Bisnis.com, JAKARTA--Kwartir Nasional Pramuka akan segera menggelar rapat koordinasi nasional guna membahas rebranding organisasi kepemudaan ini.
Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault mengatakan upaya rebranding perlu dilakukan guna mengubah persepsi Pramuka sebagai organisasi rutinitas dan tradisional.
"Kami akan menggelar Rakornas, jadi mau minta arahan Wapres," ujarnya seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (6/11).
Adhyaksa mengatakan Pramuka harus berperan untuk membangun jati diri pemuda bangsa di tengah beragam tantangan, seperti narkotika dan perkelahian pelajar.
"Pemuda ini yang harus kita garap. Pramuka jangan tertinggal. Oleh karena itu, kami butuh bantuan pemerintah," katanya.
Upaya rebranding dilakukan dengan menerapkan pendekatan kepemudaan dengan cara-cara modern dan menyinergikan kegiatan Pramuka dengan program pemerintah dan swasta/BUMN.
Sinergitas tersebut akan dijajaki Pramuka dengan sejumlah Kementerian/Lembaga, a.l. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita akan road show dari Wapres ke kementerian-kementerian yang ada," imbuhnya.
Adhyaksa juga meminta masukan Jusuf Kalla terkait upaya menarik pembiayaan eksternal untuk organisasi yang memiliki 22 juta anggota ini. Pasalnya, JK dinilai berpengalaman menggalang dana corporate social responsibility (CSR) BUMN untuk progam-program Palang Merah Indonesia.
"Dana kita sangat tipis, dari APBN sekitar Rp30 miliar-Rp40 miliar per tahun.Padahal untuk bayar gaji pegawai di Cibubur saja Rp600 juta per bulan. Siasatnya minta masukan dari Wapres, paling tidak bisa tidak kita dapat dari CSR yang ada di BUMN" katanya.
