Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PENGHINAAN PRESIDEN, Penahan MA Dinilai Langgar Aturan Hukum

Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai penahanan terhadap MA, pelaku penghinaan terhadap Presiden Jokowi menyalahi aturan hukum yang ada.
Dimas Novita Sari
Dimas Novita Sari - Bisnis.com 03 November 2014  |  17:44 WIB
PENGHINAAN PRESIDEN, Penahan MA Dinilai Langgar Aturan Hukum

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat hukum Universitas Islam Indonesia Muzakir menilai penahanan terhadap MA, pelaku penghinaan terhadap Presiden Jokowi menyalahi aturan hukum yang ada.

Hal itu disebabkan pasal yang dikenakan terhadap tukang tusuk sate tersebut termasuk dalam pidana ringan dan delik aduan.

"Itu kan UU ITE dengan rujukan pasal 27 ayat 3 soal pencemaran nama baik dengan hukuman paling ringan 8-9 bulan," jelasnya saat dihubungi Bisnis, Senin (3/11/2014).

Dengan demikian, sambungnya, penahanan terhadap MA dalam proses penyidikan tidak diperlukan.

Lebih lanjut dia menyampaikan, proses hukum yang dilakukan terhadap MA tidak memiliki legal standing. Pasalnya, untuk memproses aduan soal pencemaran nama baikharus langsung dilakukan oleh orang yang merasakan dirugikan. Dalam kasus ini, yang melaporkan ialah Henry Yosodiningrat, kuasa hukum Jokowi.

"Padahal dalam delik aduan laporan dan pemeriksaan pertama tidak bisa diwakilkan," jelas Muzakir.

Apabila Jokowi merasa dirugikan atas gambar itu, maka sebaiknya Jokowi sendiri yang berhadapan dengan polisi, seperti yang dilakukan mantan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang melaporkan secara langsung penghinaan atas dirinya beberapa waktu lalu.

Jika diwakilkan oleh kuasa hukumnya, seperti yang dilakukan Henry, menurutnya justru membuat publik menganggap Jokowi sebagai sosok yang kejam. "Tidak relevan. Dulu tidak dilarang, sekarang sewenang-wenang," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mabes polri
Editor : Sepudin Zuhri

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top