Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi menargetkan kementerian yang dipimpinnya menjadi zona bebas korupsi dan teladan bagi yang lain.
"Untuk itu kami telah bertemu unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka meminta masukan apa yang harus dilakukan, bahkan jika diperlukan akan meminta aparatur KPK untuk bertugas di Kemenpan-RB," ujarnya di Jakarta, Senin (3/11/2014)
Menurut dia, sebelum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melangkah melaksanakan tugas, mengawasi kinerja Pegawai Negri Sipil (PNS) tentu harus dilakukan pembenahan dari internal terlebih dahulu.
"Kami ingin Kementerian PAN-RB menjadi "center of excellence" atau pusat keteladanan bagi kementerian lain," tandasnya seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan pembenahan yang akan dilakukan fokus pada aspek integritas pegawai, laporan keuangan, penghematan anggaran dan lainnya.
Selain itu Yuddy mengatakan pihaknya akan melakukan konsultasi rutin dengan KPK untuk meminta masukan yang diperlukan.
Saat ditanya apakah Yuddy telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK, ia mengatakan akan segera menyerahkan secepatnya dalam waktu dekat.
Seperti diberitakan Bisnis.com, hari ini Menpan RB)menemui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama di kantornya Balai Kota.
Yuddy mengatakan maksud kedatangannya ke kantor Ahok adalah untuk memberitahukan kepadanya apabila sewaktu-waktu Yuddy, selaku Menpan RB melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke unit pelayanan public, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di wilayah Ibu Kota.
“Jangan sampai kita istilahnya datang ke tempat Pak Ahok, tidak memberi tahu,” ujarnya.
