GMNI Minta Revolusi Mental Jokowi Jangan Sekedar Wacana

Bisnis.com, JAKARTA - Visi Revolusi Mental yang digulirkan Presiden Joko Widodo dinilai belum aplikatif.

Terlebih jika revolusi mental itu dilihat dari susunan Kabinet Kerja 2014-2016 yang masih dihiasi figur-figur yang mentalnya belum terrevolusi.

Kritik pedas itu disampaikan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) periode 2006-2008 Dedy Rachmadi.

“Komitmen Jokowi-JK untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan revolusi mental harus dimulai sekarang juga dengan aksi nyata. Seharusnya, menteri dan pejabat setingkat menteri yang dipilih Jokowi adalah figur-figur yang punya integritas, kapasitas, profesonalitas, tetapi juga bersedia bekerja sesuai dengan visi Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan berlandaskan Gotong Royong. Tapi sayangnya ada beberapa nama yang jauh dari semangat revolusi mental ini,” ungkap Dedy, minggu (2/11/2014) melalui siaran pers yang diterima Bisnis..

Dey menegaskan rakyat Indonesia menggantungkan harapan besar pada gagasan “Revolusi Mental” agar dapat mewujudkan pemerintahan baru yang pro kepentingan rakyat, transparan dan akuntabel serta mampu mengikis habis paradigma Orde Baru di dalam pemerintahan.

“Paradigma Orde Baru itu kan anti transparansi, anti sipil, cenderung arogan, otoriter dan berwajah militeristik yang kaku. Jokowi baru beberapa hari menjabat Presiden sudah terkesan militeristiknya,” papar Dedy.

Wajah militeristik yang diperlihatkan Jokowi menurut Dedy terlihat dari pemilihan figur militer di Menteri Pertahanan dan Menko Polhukkam. “Dua kementerian ini harusnya dipimpin oleh kalangan sipil.

“Biar pendekatan yang dilakukan lebih humanis. Kita akan lihat nanti siapa Kepala BIN (Badan Intelejen Negara) yang dipilih Jokowi. Apakah dari militer lagi atau dari kalangan sipil. Kalau dari militer lagi, maka komitmen revolusi mental Jokowi hanya omdo,” tegas Dedy.

Kebijakan Jokowi menempatkan figur Militer di bidang pertahanan dan keamanan menurut Dedy sangat bertentangan dengan amanat konstitusi  UUD 1945 pasal 2, yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.