Bisnis.com, JAKARTA—DPR memberikan prioritas pembahasan anggaran terkait dengan pengubahan nomenklatur dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
Prioritas pembahasan anggaran diberikan agar seluruh kementerian dalam kabinet bisa segera bekerja.
Wakil ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pembahasan anggaran akan segera dibahas dan dituntaskan dalam rapat penggati badan musyawarah.
“Masalah anggaran harus cepat diselesaikan. Enggak mungkin dijadikan satu untuk anggaran operasional,” katanya, Senin (3/11/2014).
Menurutnya, penggunaan anggaran kementerian dalam APBN harus diubah sesuai dengan pengubahan nomenklaturnya.
“Begitu juga dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan yang dipecah menjadi dua,” ujarnya.
Selain itu, rapat pengganti badan musyawarah kali ini juga menentukan mitra kerja dari seluruh komisi.
“Ini kami lakukan sepenuhnya untuk mendukung pemerintahan Jokowi-JK agar bisa segera bisa berjalan dengan baik.”
Sebelumnya, masalah anggaran dari kementerian yang sudah diubah cukup menuai perdebatan.
“Kementerian baru atau hasil pemisahan atau penggabungan belum akan mampu menjalankan programnya karena belum masuk dalam APBN 2015,” kata Refly Harun, pengamat hukum dan tata negara.
