Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menggelar rapat kabinet terbatas bidang perekonomian.
Dalam rapat tersebut Jokowi menginstruksikan perbaikan fiskal dan percepatan pembangunan infrastruktur pengairan.
Rapat kabinet tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Hadir juga Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
"Hari ini kita akan membahas perihal subsidi, pembiayaan, dan menumbuhkan optimisme pasar," kata Presiden dalam pembukaan rapat kabinet di Kantor Presiden, Kamis (30/10/2014).
Menkeu, dalam konferensi pers usai rapat, memaparkan Jokowi meminta laporan mengenai perkembangan penggunaan APBN-P 2014 dan proyeksi keseimbangan fiskal pada akhir tahun.
"Presiden meminta agar APBN-P 2014 aman sampai akhir tahun ini."
Bambang memaparkan Kementerian Keuangan memiliki dua strategi untuk memenuhi permintaan tersebut. Pertama, Kemenkeu mengimbau kementerian untuk menghemat anggaran dalam tiga bulan ke depan hingga APBN-P 2015 disahkan.
Kedua, Kemenkeu akan menggenjot penerimaan pajak melalui upaya intensifikasi. Aparat pajak diinstruksikan untuk menelaah lebih dalam kinerja keuangan para wajib pajak untuk menghindari penghindaran pembayaran pajak, khususnya dari perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan.
Kita fokus pada pajak perusahaan pertambangan dan beberapa potensi yg digali. Yang pasti Presiden memberi kewenangan penuh pada Dirjen Pajak," kata Bambang.
Di sisi pengeluaran, Presiden menginstruksikan Kementerian PU-Pera mempercepat pembangunan infrastruktur pengairan. Menteri PU-Pera Basuki mengatakan instruksi tersebut akan dijalankan melalui groundbreaking 11 proyek bendungan pada 2015 dan alokasi anggaran khusus untuk rehabilitasi lahan irigasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan minimal 20 bendungan baru sepanjang 2014–2019 untuk menambah kapasitas air irigasi sebanyak 14 miliar meter kubik.
Sebagai tahap pertama, Kementerian PU-Pera segera menggelar proses tender proyek pembangunan 5 bendungan 2014 yang tertunda akibat kesibukan politik.
