Bisnis.com, PEKANBARU—Lambatnya proses perizinan menghambat peningkatan produksi minyak bumi dari sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Riau.
Hanif Rusjdi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatra Bagian Utara, mengatakan pihaknya hanya berharap tambahan produksi dari Blok Langgak yang dikelola PT Sarana Pembangunan Riau, dan Blok Lirik II yang dikelola PT MRI Lirik II, untuk meningkatkan lifting tahun depan.
“Kalau kegiatan eksplorasi kedua perusahaan itu bagus, maka kami mendapat tambahan produksi untuk tahun depan,” katanya di Pekanbaru, Selasa (28/10).
Hanif menuturkan Blok Lirik II saat ini masih dalam tahapan eksplorasi, sedangkan PT Sarana Pembangunan Riau terhambat dengan perizinan lingkungan untuk meningkatkan produksi dari Blok Langgak yang dulu dikelola PT Chevron Pacific Indonesia.
Menurutnya, saat ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) belum optimal dalam memfasilitasi investor sektor migas.
Pasalnya, KKKS masih harus mengurus berbagai perizinan di institusi yang berbeda agar dapat beroperasi di Riau.
“Investor migas selalu ingin sesuai aturan, makanya ketidakpastian perizinan inilah yang sebenarnya membuat pemilik modal kesulitan dan tidak ingin mengambil risiko,” ujarnya.
Berdasarkan catatan SKK Migas Wilayah Sumatra Bagian Utara, lifting minyak bumi dari Riau mencapai 40% dari total lifting nasional sebanyak 815.000 barel per hari.
Apabila digabung dengan empat provinsi lain yang ada di kawasan itu, kontribusi Sumatra Bagian Utara mencapai 44,7% dari total lifting nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
