Bisnis.com, JAKARTA—Gerakan Rakyat 20 Oktober (Geruduk) mencatat bahwa Kabinet Kerja pemerintah Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum sepenuhnya terbebas dari orang-orang yang bermasalah.
Geruduk merupakan jaringan relawan garis keras Jokowi-JK, yang terdiri dari Projo, Seknas Jokowi, PIR, Jasmev, Pospera, Almishbat, RPJB dan ratusan relawan lainnya yang tergabung.
Sebelumnya, pasangan Jokowi-JK telah melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri. Hasilnya, ada lebih dari 10 nama dari 80 nama calon menteri diberi tanda warna kuning dan merah oleh KPK yang berarti nama tersebut akan bermasalah ke depannya.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, berpendapat masih ada nama menteri anggota Kabinet Kerja Jokowi-JK yang masih bermasalah dan disebut-sebut terlibat dalam perkara korupsi, seperti Menteri BUMN, Rini Soemarno yang diduga terlibat dalam perkara korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan di KPK.
Kemudian, Menteri Pariwisata Arief Yahya juga diduga kuat terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang saat ini kasusnya masih berproses di Kejaksaan Agung.
“Kami menyayangkan bahwa dalam proses seleksi rekomendasi dari KPK dan PPATK tidak sepenuhnya dijalankan,” katanya dalam siaran persnya, Selasa (28/10/2014).
Budi mendesak Ketua KPK, Abraham Samad untuk segera menangkap dan memproses secara hukum menteri-menteri pada Kabinet Kerja Jokowi-JK yang tersangkut dalam kasus korupsi.
Desakan para relawan tersebut, katanya, merupakan konsistensi relawan garis keras pendukung Jokowi-JK untuk memberantas korupsi yang telah merugikan rakyat.
“Percuma berbaju putih-putih kalau masih ada kotoran nodanya. Kapal pemerintahan yang dinakhodai Jokowi harus terbebas dari bajak laut dan para perompak,” pungkasnya.
