Bisnis.com, SEMARANG - Kebijakan loan to value (LTV) oleh Bank Indonesia (BI) tahun lalu berimbas pada melambatnya kredit konsumsi di eks Karesidenan Banyumas.
Kantor Perwakilan Wilayah BI Purwokerto merilis data Agustus dan Juli, yang menunjukkan bahwa kredit investasi terpantau melambat, bahkan tumbuh negatif.
Pada September ini, giliran kredit konsumsi yang menunjukkan perlambatan cukup signifikan. Pertumbuhan kredit konsumsi sebesar 8,04% (yoy) saat ini merupakan yang terendah sejak 2011.
Kepala Kantor BI Purwokerto Rahmat Hernowo mengatakan perlambatan pada jenis kredit konsumsi merupakan siklus lanjutan dari kebijakan LTV oleh Bank Indonesia.
Menurutnya, developer saat ini membuat mekanisme pembiayaan sendiri seperti cash secara bertahap, untuk mengimbangi aturan LTV.
Cash bertahap adalah metode pembelian rumah dengan cara mencicil harga beli dalam beberapa tahap (dimulai dari 3 kali, 6 kali, 12, bahkan sampai dengan 18 kali) langsung kepada developer.
“Dengan cara ini, pembeli dapat terhindar dari aturan LTV, bahkan terhindar dari bunga bank. Hal ini membuat peminat kredit konsumsi seperti KPR mulai berkurang,” ujar Rahmat kepada Bisnis.com, Senin (27/10/2014).
Secara tahunan, penyaluran kredit pada September 2014 ini mengalami kenaikan Rp1,76 triliun atau bertumbuh 10,88% year on year (y-o-y).
Sampai dengan September 2014, kredit yang disalurkan bank umum tercatat Rp17,95 triliun naik sebesar Rp176,6 miliar bila dibandingkan bulan sebelumnya atau sebesar 0,99% mont to month (m-t-m).
Dia mengakui BI Rate yang masih bertahan di posisi 7,5% juga membuat perbankan tidak dapat terus menerus menjual kredit konsumsi dengan bunga yang murah dan pada gilirannya makin menekan permintaan terhadap kredit konsumsi.
Penurunan kredit konsumsi, kata Rahmat, sejalan dengan hasil survei konsumen BI yang menunjukkan menurunnya tingkat konsumsi pascalebaran dan tahun ajaran baru.
Dari hasil survei konsumen tersebut juga tampak terjadinya penurunan optimisme konsumen pada kondisi perekonomian yang sedang berjalan terkait dengan adanya wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak dan risiko instabilitas sosial politik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
Berbeda dengan kredit, penghimpunan dana pada September 2014 di eks Karesidenan Banyumas mengalami pertumbuhan 13,97% (y-o-y).
Hingga September 2014, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun bank umum sebesar Rp17,12 triliun, atau naik Rp437,649 miliar dibanding Juli 2014.
