Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Aceh Percepat Realisasi 10 Kota Terpadu Mandiri

Untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Aceh tengah membahas percepatan pembentukan 10 Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM terdiri dari beberapa gampong (desa) yang umumnya dihuni para transmigran.
Peta wilayah Aceh/JIBI
Peta wilayah Aceh/JIBI

Bisnis.com,  BANDA ACEH--Untuk mempercepat pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, Pemerintah Provinsi Aceh tengah membahas percepatan pembentukan 10 Kota Terpadu Mandiri (KTM). KTM terdiri dari beberapa gampong (desa) yang umumnya dihuni para transmigran.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah menuturkan, pembentukan KTM dapat mengurangi angka kemiskinan dan arus urbanisasi ke Banda Aceh. KTM merupakan program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kawasan ini diharapkan mampu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, agar tak tergantung dengan daerah lain lagi Yang terpenting adalah pembangunan sarana fisik di kawasan tersebut," ujar Zaini, Rabu (22/10/2014).

Zaini menambahkan, pembentukan KTM bermula dari usulan pada pemerintah kabupaten dan kota. Dari total 10 rencana pembangunan KTM, terdapat lima KTM yang saat ini siap direalisasikan, karena telah memiliki perencanaan konstruksi pembangunan (DED) yang matang.

Lebih lanjut, untuk memperepat perencanaan matang dan realisasi Pemprov Aceh membentuk kelompok kerja dan pengembangan KTM Aceh. Pokja ini bertugas untuk memantau perkembangan penyusunan rancngan KTM di berbeagai desa.

"Kami berharap pembangunan KTM dapat menjadi sentra ekonomi baru di pedalaman Aceh. Namun, realisasinya jangan sampai melupakan aspek topografi, budaya, dan kondisi sosial budaya masyarakat di kawasan tersebut," ucap Zaini lagi.

Kepala Dins Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh Helvizar Ibrahim menuturkan pokja perlu melakukan koordinasi untuk menyinergikan perencanaan pembangunan masing-masing KTM.

"Oleh karena itu kami mengadakan rapat koordinasi hingga besok. Agar hambatan-hambatan dapat dicari solusinya," tutup Helvizar.

Selama ini, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Aceh memang belum merata. Luas wilayah menjadi salah satu penghambat. Berdasarkan catatan Bisnis, realisasi alokasi dana otonomi khusus dan APBA pada tahun ini untuk pembangunan bahkan belum memuaskan.

Tak hanya itu, alih-alih dapat menurunkan angka kemiskinan sesuai target RPJM 2012-2017 yakni 2% per tahun, BPS Aceh mencatat angka kemiskinan per Maret 2014 masih 18,05%, menurun tipis dari 2012 19,48%.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper