Bisnis.com, JAKARTA - Forum Buruh DKI meminta agar Pemerintah Provinsi merevisi hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Jakarta senilai Rp2,32 juta.
Ketua Forum Buruh DKI Jakarta Muhammad Toha mengatakan hasil survei KHL sangat merugikan buruh dan standar tersebut tidak dikonversi ke dalam nominal uang.
Dia mencontohkan salah satu komponen KHL untuk air minum yang hanya Rp9.100 per bulan yang tidak irrasional dengan kebutuhan hidup layak.
"Ini bikin kaget. Survei kebutuhan air Rp9.100 padahal air kemasan 600 liter harganya Rp3.000. Mana mungkin cukup Rp9.100 untuk minum, cuci, mandi dan lain sebagainya," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10).
Toha menilai pemerintah cenderung berpihak pada kapitalis dan para pemodal sehingga tidak mementingkan kepentingan buruh.
"Di Jakarta pertumbuhan mobil mewah 38%, REI 24%, masyarakat kecil semakin susah yang kaya meningkat.Distribusi tidak rata, dinikmati mereka," ucapnya.
KHL di Jakarta, lanjutnya, lebih rendah dibandingkan daerah lain yang telah mencapai Rp2,8 juta untuk KHL Kerawang dan KHL Tangerang senilai Rp2,5 juta.
UMP saat ini senilai Rp2,4 juta ini dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan buruh seperti ikat pinggang, handphone dan pulsa sehingga standar hidup di Jakarta Rp5 juta.
"Standar hidup di Jakarta Rp5 juta. Supir busway aja gajinya 3 kali UMP. Kalau bisa disamain. Komponen KHL juga harus diubah dari 60 jadi 84," kata Toha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
