Bisnis.com, JAKARTA—Kubu Koalisi Indonesia Hebat mendesak kepada pimpinan DPR yang seluruhnya dijabat oleh kubu Koalisi Merah Putih untuk membagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) lainnya secara profesional dan proporsional untuk memperkecil risiko perpecahan yang membayangi parlemen.
Ketua Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding meminta kepada pimpinan DPR untuk membagi kursi pimpinan komisi secara demokratis. “Bukan sistem paket seperti yang digunakan dalam pemilihan pimpinan MPR dan DPR,” katanya, Selasa (14/10/2014).
Misalnya, papar Sudding, dengan menakar kompetensi dan proporsi calon pimpinan komisi yang akan dipilih dengan mekanisme pemilihan musyawarah untuk mufakat. Hal itu digunakan untuk memperkecil risiko perpecahan yang membayangi palemen yang saat ini sudah terpolarisasi menjadi dua kubu, yaitu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Namun jika tetap dipilih dengan sistem paket, Sudding memastikan, perpecahan akan membayangi kinerja parlemen dalam lima tahun masa jabatan. “Dengan adanya pemilihan pimpinan komisi, kita ingin polarisasi yang sudah meruncing antara kubu KIH dan KMP terurai.”
Menurutnya, relasi diantara kekuatan politik di DPR itu basisnya lima tahun. “Menurut saya, akan sangat baik kalau proses politik bisa mencari titik temu pada yang namanya konsensus. Nah, untuk bisa mendapatkan konsensus maka proporsionalitas dan profesionalitas menjadi penting.”
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Hanif Dhakiri mengatakan fraksinya akan memperjuangkan pembagian pimpinan komisi dilakukan melalui mekanisme proporsional. “Langkah tersebut dianggap penting sebagai upaya untuk mendukung demokrasi yang stabil di parlemen.”
Menurutnya, jika distribusi pimpinan itu berbasis proporsionalitas dan profesionalitas —perolehan kursi masing-masing partai dan kompetensi—dipastikan akan lebih menjamin parlemen yang stabil. “Hal ini sesuai dengan upaya penciptaan demokrasi yang stabil dalam mengelola setiap keputusan politik.”
Saat ini, Fraksi PKB sedang menjalin komunikasi dengan sembilan fraksi lain agar terjadi kesepahaman terkait pesoalan pemilihan pimpinan komisi. “Kami berharap, dalam rapat konsultasi yang melibatkan pimpinan DPR dan pimpinan fraksi dapat dicapai titik temu.”
Menanggapi hal itu, anggota fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya tetap menggunakan sistem paket. Hal itu sesuai dengan UU MD3 dan UU Tata Tertib.
“Itu sama dengan pemilihan pimpinan MPR dan DPR.yang membedakan hanya jumlahnya. Pimpinan DPR dan MPR ada lima orang dalam satu paket, kalau pimpinan komis dan alat kelengkapan dewan hanya empat orang dalam satu paket,” tuturnya.
