Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PEMEKARAN KOMISI DPR: KMP Klaim untuk Dongkrak Produktivitas

Wacana pemekaran komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 dari sebelumnya 11 komisi menjadi 16 komisi dinilai sebagai hal positif untuk mendongkrak produktivitas.
Partai Koalisi Merah Putih pimpin DPR periode 2014-2019/Antara
Partai Koalisi Merah Putih pimpin DPR periode 2014-2019/Antara

Bisnis.com,  JAKARTA—Wacana pemekaran komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 dari sebelumnya 11 komisi menjadi 16 komisi dinilai sebagai hal positif untuk mendongkrak produktivitas.

Setya Novanto, Ketua DPR, menegaskan usulan pemekaran komisi tersebut murni karena produktivitas.

“Sebab saat ini ada Komisi yang memiliki  tujuh mitra, bahkan ada yang sampai 14 mitra,” katanya seperti yang dilansir situs resmi DPR, Kamis (10/9/2014).

Dalam periode ini, memang mayoritas anggota DPR menginginkan adanya peningkatan produktivitas agar mampu menyelesaikan agendanya tepat waktu. Menurutnya, komisi paling banyak mitranya adalah komisi III.

Selain itu, pemekaran komisi tersebut juga dinilai mampu mempercepat untuk menampung aspirasi dari rakyat dan pemerintah. “Betul-betul kita mau produktivitas berjalan dengan baik,” katanya.

Edhie Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang terpilih kembali menjadi anggota dewan, mengungkapkan pemekaran komisi tersebut merupakan langkah efisiensi dan efektifitas dalam bekerja. “Adanya rencana penambahan komisi di DPR sangat baik, itu semata agar setiap komisi dan anggota dapat lebih fokus lagi menjalankan tugas dan fungsinya.”

Banyaknya mitra yang harus diampu oleh masing-masing komisi, mengakibatkan komisi tersebut kurang fokus dalam membahas program-program. “Selain itu, pengawasan yang berkaitan dengan mitra kerjanya tersebut juga tidak fokus.”

Edhie menampik anggapan penambahan komisi itu menjadi sebuah langkah pemborosan.

Pasalnya, penambahan komisi tidak berarti ada perekrutan sumber daya manusia baru. Jumlah anggota DPR tetap sama, staf  komisi pun bisa diambil dari pegawai di lingkungan Kesetjenan.
“Sehingga anggapan pemborosan menurutnya tidak mendasar.”


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Ismail Fahmi

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper