Bisnis.com, JAKARTA--Ormas PROJO (Pro-Jokowi) menduga ada skenario dari DPR RI yang didominasi oleh partai Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menggangu dan menunda prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla tepat pada 20 Oktober 2014.
Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa 'rakyat' akan melantik sendiri pasangan Jokowi-JK jika lembaga pemerintahan yang bertugas melantik pasangan tersebut tidak menjalankan tugasnya.
"Kalau sampai lembaga yang seharusnya melantik Presiden tidak menjalankan tugasnya, jangan salahkan rakyat kalau mengambil alih peran tersebut," tutur Budi di Jakarta, Senin (6/10/2014).
Budi menambahkan, orang yang paling bertanggung jawab jika pelantikan Jokowi-JK nanti tertunda adalah Presiden saat ini, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya, sampai terjadi peralihan kekuasaan nanti, semua tanggung jawab masih ada pada pundak SBY.
"Ini sekaligus jadi catatan paling hitam bagi pemerintahan SBY, karena biar bagaimanapun sampai terjadi peralihan kekuasaan, tanggung jawab masih berada di pundak pemerintahan SBY, " kata Budi.
Selain itu, Budi menilai bahwa saat ini tidak sedikit elit di partai politik yang mengalami people phobia atau anti rakyat. Terlebih setelah disahkannya RUU Pilkada melalui DPRD dan juga berbagai manuver politik yang dilakukan para elite.
"Demokrasi mau dijauhkan dari rakyat itu sendiri. Elite politik tidak memahami bahwa rakyat semakin cerdas, sadar dan maju," ujar Budi.
Budi meyakini pada saat yang tepat nanti rakyat Indonesia pasti akan melakukan tindakan terhadap para elite politik yang sering melakukan akrobatik politik serta elit partai politik yang dinilai korup.
"Jangan berpikir rakyat tidak mengamati akrobat elite. Pada saat yang tepat rakyat pasti akan bertindak dan menghukum elit korup, " tukas Budi.
