Bisnis.com, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan tidak ada yang bisa intervensi dalam melakukan seleksi 34 menteri yang akan duduk dalam kabinet pemerintahan baru mendatang.
Jokowi menegaskan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sekali pun tidak bisa intervensi. Ketika Jokowi ditanya apakah calon menteri dari partai PDI Perjuangan akan dikonsultasikan kepada Megawati atau tidak, Jokowi tetap mengacu pada konstitusi.
"Kan sudah saya sampaikan, menteri itu hak prerogatif presiden. Itu konstitusi," katanya di Kantor Transisi Jl Situbondo 10 Menteng Jakarta, Kamis (25/9/2014) malam.
Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa dalam seleksi calon menteri dari profesional partai politik tetap akan menemui semua ketua umum koalisi partai. Pertemuan dengan ketua umum partai koalisi di antaranya membahas tentang wacana Jokowi yang melarang menterinya rangkap jabatan sebagai pengurus partai.
Sejauh ini partai yang sudah mengajukan nama calon menteri adalah Hanura. Sedangkan PDI Perjuangan, PKB, Nasdem dan PKPI belum ada yang menyerahkan nama. Jokowi juga belum bertemu dengan Megawati untukmembahas hal tersebut. "Nama-namanya saja belum, gimana mau ketemu," jelasnya.
Jokowi menambahkan usulan nama calon menteri pasti dilakukan seleksi kepatutan dan kelayakannya. Ia memiliki acuan yang akan menjadi dasar pemilihan ataupun blacklist. Seleksi akan menggandeng KPK dan PPATK . "Nanti pasti ada, kita berdasarkan itu," kata Gubernur DKI Jakarta tersebut.
