Bisnis.com, JAKARTA - Dua calon presiden Afghanistan, Ashraf Ghani dan Abdullah, bersepakat untuk berbagi kekuasaan demi mengakhiri perselisihan hasil pemilihan presiden.
Keduanya menandatangani kesepakatan dalam sebuah upacara di Istana Kepresidenan, Ahad (21/9/2014), yang disaksikan Presiden Hamid Karzai dan disiarkan langsung secara nasional.
Berdasarkan kesepakatan, Ashraf yang merupakan pemenang pilpres, akan ditunjuk sebagai presiden. Sementara sang rival, Abdullah, akan mengisi posisi kepala eksekutif. Keduanya akan membagi kontrol atas siapa yang bakal mengisi pos-pos penting negara seperti angkatan bersenjata.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, yang memediasi keduanya, menyambut hangat kesepakatan tersebut.
“Keduanya telah menempatkan orang Afghanistan sebagai prioritas pertama. Mereka telah memastikan bahwa transisi demokratis damai yang pertama itu dimulai dengan persatuan nasional,” kata Kerry dikutip Reuters.
Pemerintah baru akan menghadapi tantangan serius seperti mengakhiri pemberontakan Taliban yang tak kunjung padam. Juga memperbaiki kemerosotan ekonomi akibat menurunnya penerimaan pajak.
Tugas pertama Ashraf Ghani sebagai presiden adalah menandatangani kesepakatan keamanan baru dengan AS yang telah tertunda lama. Sebelumnya, dia menyatakan dukungan atas penempatan sejumlah kecil pasukan asing di Afghanistan setelah berakhirnya misi NATO pada akhir 2014.
Perselisihan Ashraf dan Abdullah bermula ketika hasil rekapitulasi pilpres menempatkan Ghani sebagai pemenang dengan memperoleh 56% dari total suara sah. Namun, Abdullah menolak hasil pilpres yang dianggap curang dan menyebutnya sebagai “kudeta” terhadap rakyat Afghanistan.
Amerika Serikat, yang diwakili Kerry, langsung turun tangan memediasi keduanya supaya negeri itu tidak semakin terperosok dalam konflik berkepanjangan. Apalagi Paman Sam akan menarik pasukannya setelah 12 tahun lebih bertempur menghadapi gerilyawan Taliban.
