Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi menegaskan perombakan secara total untuk pembenahan sistem pelayanan publik di Ibu Kota harus rampung tahun depan.
Jika sudah dinilai baik maka sistem ini akan disalin dan diaplikasikan ke seluruh provinsi di Indonesia.
Pemprov DKI mengakui tidak mudah untuk merombak sistem baru dengan cepat.
Pemprov DKI sedang melaksanakan perombakan pada sistem, namun belum sampai merombak organisasi. Artinya, sumber daya manusia harus dipersiapkan agar mampu menerapkan sistem pelayanan publik yang baru.
Sistem baru berbasis online yang diterapkan oleh Pemprov DKI tidak boleh menabrak regulasi. Hal itulah yang dinilai Jokowi sulit sebab memerlukan penyesuaian yang tidak mudah.
“Sistem baru itu kan perlu mempersiapkan SDM-nya juga, sistem baru juga mengikuti aturan, mengikuti regulasi yang ada juga. Gak mungkin kita punya sistem baru tapi nabrak regulasi kan gak mungkin,” kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Sebagai Presiden Terpilih Jokowi menginginkan agar kemudian setelah DKI berhasil menerapkan sistem berbasis online, maka seluruh provinsi juga akan menggunakan sistem pelayanan publik tersebut. Dia mengatakan sistem ini bisa diterapkan secepat-cepatnya di Indonesia.
“Kalau ini rampung bisa di-copy, gampang. Yang di sini dirampungkan dulu,” tuturnya.
Pemprov DKI telah menerapkan e-budgeting, e-catalog, cash management system dan lain-lain. Sistem tersebut dinilai mampu mencegah penyalahgunaan anggaran. Selain itu masyarakat semakin dimudahkan dengan sistem yang berjalan secara real time.
