Bisnis.com, BALIKPAPAN— Dewan Daerah Perubahan Iklim Kaltim dan WWF menggelar forum diskusi intensif guna merealisasikan program Ekonomi Hijau di provinsi tersebut.
Diskusi yang digelar hari ini (18/9), bertajuk ‘Inisiatif Para Pihak Dalam Rangka Mewujudkan Ekonomi Hijau di Kalimantan Timur'.
Dalam forum ini, dibahas perencanaan dari implementasi ekonomi hijau dan Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+) bersama dengan Norwegian International Climate and Forest Initiative selaku mitra kerja dalam program ini.
Program Ekonomi Hijau dan REDD+ merupakan upaya Pemprov Kaltim untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan dan perubahan iklim di tengah padatnya pembangunan infrastruktur dan industri di provinsi tersebut dengan program-program pengurangan emisi karbon.
Kaltim sendiri telah mencanangkan program Kaltim Hijau pada 2010 yang merupakan program pembangunan daerah berwawasan lingkungan dengan basis tata kelola pemerintahan yang berwawasan sama.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dalam sambutannya mengatakan bahwa Kaltim merupakan provinsi yang berhasil dalam pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, industri di provinsi tersebut juga memproduksi emisi gas rumah kaca terbesar ke empat tertinggi dari provinsi-provinsi lain.
“Yaitu 150.566.160 ton CO2 per tahun, terutama berasal dari sektor ekonomi berbasis lahan. Sementara emisi deforestasi saja sebesar 69.988.875 ton CO2 per tahun,” tukasnya, Kamis (18/9/2014).
Nantinya akan dibahas mengenai pengelolaan tata ruang di setiap kabupaten di Kalimantan Timur guna perencanaan realisasi Ekonomi Hijau dan REDD+. Diharapkan dengan adanya program tersebut, emisi karbon dapat berkurang dan kawasan hutan di Kaltim tetap dapat terjaga.
“Ekonomi Hijau dan REDD+ harus dianggap sebagai momentum dalam meningkatkan tata kelola hutan dan lahan yang terarah, demi mewudujkan Kalimantan Timur sebagai green province,” tukas Ketua Harian DDPI Kaltim Daddy Ruhiyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
