Bisnis.com, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan jajarannya untuk lebih selektif mengeluarkan paspor bagi warga negara Indonesia (WNI) yang akan ke melakukan perjalanan Timur Tengah.
Instruksi itu disampaikan menyusul pergerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS), kini lebih dikenal dengan Islamic State, yang semakin masif.
Lebih lanjut, SBY juga meminta jajarannya agar bekerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya Turki dan Jordania, untuk mempersulit pemberian visa on arrival kepada WNI.
Pemerintah khawatir para WNI tersebut terbang ke Timur Tengah melalui sejumlah negara di kawasan, khususnya Turki dan Jordania, untuk bergabung dengan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).
Kedua negara tersebut disinyalir sebagai jalur yang biasa dilalui para WNI saat menuju ke negara-negara area konflik di Timur Tengah.
"Kemenkumham dibantu dengan kementerian yang lain dalam clearing house akan selektif dalam menerbitkan paspor untuk mereka yang akan melakukan perjalanan ke Timur Tengah. Ini salah satu pencegahan," ujar Menko bidang Polhukam Djoko Suyanto usai melakukan rapat terbatas bersama Kepala Negara di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (14/9).
Lebih-lebih, Djoko menyebutkan saat ini sejumlah WNI terdeteksi telah berada di kawasan ISIS. Para WNI tersebut umumnya mantan narapidana kasus terorisme yang baru saja mendapatkan kebebasan.
Dia mengatakan pemerintah khawatir dengan dinamika perkembangan isu ISIS yang alih-alih mereda justru malah menunjukkan peningkatan dari hari ke hari.
Apalagi, lanjutnya, kini negara-negara Barat cenderung memilih cara-cara hard power dalam menangani isu ISIS pasca-aksi pemenggalan terhadap jurnalis Amerika Serikat oleh kelompok ISIS beberapa waktu lalu.
"Dampak dari hard power akan berpengaruh tidak akan di Syiria tetapi juga di Indonesia," ujarnya.
Djoko mengatakan, dalam menghadapi dinamika persoalan ISIS, pemerintah Indonesia mengambil langkah soft power dengan melakukan tindakan pencegahan.
Pemerintah melalui TNI dan Polri, ujarnya, bergerak bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat akan mengawasi dan mencegah aksi-aksi radikal yang sejalan dengan pemikiran ISIS.
"Upaya pendekatan soft power yang selama ini telah dikoordinir oleh Menteri Agama akan diorganisasikan dengan pimpinan umat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama agar memberikan pencerahan sehingga tidak mudah terpengaruh mengikuti gerakan ISIS," tuturnya.
Selanjutnya, dia menegaskan akan menindak secara tegas segala kegiatan radikal dan terorisme serta tindakan pelanggaran hukum.
Akhir pekan lalu, Tim Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Mabes Polri juga sudah menangkap tiga WNI dan empat warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah.
Aparat menduga pihak yang ditangkap tersebut terkait dengan kegiatan terorisme.
"Ini sedang diselidiki karena tiga WNI yang ditangkap tersebut masuk dalam kegiatan terorisme. Dan sekarang sedang ditangani Densus 88 terkait teroris nasional," ujar Menko Polhukam.
