RUU PILKADA: Presiden Minta Lihat Semangat Reformasi

Bisnis.com, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan perlunya melihat kembali semangat reformasi dalam menentukan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke depan.

Hal itu dikemukakan SBY terkait isu dan polemik yang telah berkembang dalam sepekan terakhir terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada di DPR.

RUU tersebut memuat sejumlah ketentuan baru. Salah satu poinnya adalah gubernur tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD tingkat provinsi.

Menurut SBY, ketika bangsa ini dihadapkan pada situasi harus menetapkan sistem yang paling tepat, maka semangat reformasi harus dilihat kembali. Namun demikian, dia juga mengingatkan pentingnya mesti melihat ekses atau penyimpangan yang terjadi.

"Itulah yang harus diletakkan dalam suatu zona untuk mendapatkan kira-kira apa opsi atau solusinya yang akan kita tuangkan dalam sistem dan kemudian UU yang berlaku ke depan," ujar SBY di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (14/9) petang.

Kepala Negara menuturkan telah berdiskusi dengan Menko bidang Polhukam Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi perihal perkembangan dan dinamika situasi politik di parlemen berkaitan dengan pilihan pelaksanaan sistem Pilkada.

Ia juga memantau perkembangan yang terjadi, termasuk sikap pro dan kontra dari masyarakat menyusul pembahasan RUU tersebut.

"Cukup keras sekarang ini dan kekuatan politik nyaris terbelah jadi dua dengan sejumlah varian," katanya.

SBY menilai ada banyak hal yang terjadi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir, termasuk pelaksanaan pilkada di seluruh Tanah Air. Dia berharap Indonesia dapat menentukan sistem dan tatanan yang tepat terkait sistem Pilkada.

"Mudah-mudahan ke depan sekali lagi kita bisa bersepakat untuk melahirkan tatanan yang paling tepat," katanya.