Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan berarti mencabut hak demokrasi rakyat, namun justru memberikan pelajaran politik agar rakyat benar-benar memilih wakilnya yang dapat dipercaya.
"Partai Demokrat akan konsisten membela kepentingan rakyat dengan memberikan pelajaran politik bahwa pemilihan tidak langsung juga bagian dari demokrasi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf.
Menurutnya, dengan dipilihnya para anggota DPRD secara langsung oleh rakyat maka mereka juga telah mendelegasikan haknya kepada para wakil mereka untuk menentukan kepala daerah. Pada sisi lain, pemilihan langsung yang dilakukan selama ini telah terbukti menghabiskan banyak biaya.
Dia mengemukakan dengan pemilihan tidak langsung tersebut maka biaya yang bisa dihemat bisa mencapai Rp41 triliun yang bisa digunakan untuk keperluan lainnya.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja mengatakan akan kembali menggelar rapat pekan depan untuk mendengar sikap masing-masing fraksi terkait wacana pemilihan kepala daerah secara langsung.
Naja menjelaskan posisi dukungan maupun penolakan atas wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa saja berubah meski saat ini posisi untuk pemilihan tidak langsung masih kuat.
Setelah melalui proses rapat pekan depan, maka hasil putusan itu akan dibawa ke rapat kerja sebelum disahkan di rapat paripurna.
Politisi Partai Amanat Nasional itu mengakui Koalisi Merah Putih yang pada pemilihan presiden 2014 lalu mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kompak mendukung pemilihan kepala daerah tidak langsung.
Partai itu terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional.
Sedangkan partai yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
