Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sultan Berharap Kekuatan Maritim Mampu Diwujudkan Jokowi

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap kekuatan maritim Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan baru dibawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. /bijaks.net
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. /bijaks.net

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X berharap kekuatan maritim Indonesia mampu diwujudkan pemerintahan baru dibawah kepemimpinan presiden terpilih Joko Widodo.

"Kekuatan kemaritiman bisa dimulai dari pak Jokowi, karena kalau tidak keliru dalam konsep pemerintahannya ada konsep kemaritiman," kata Sri Sultan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Kamis (28/8/2014).

Sultan mengatakan dunia maritim Indonesia saat ini cenderung mengalami kemunduran signifikan jika dibandingkan zaman dahulu sempat mencapai kejayaan, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.

"Ironis memang Indonesia yang mempunyai potensi laut sangat besar di dunia kurang begitu memperhatikan sektor ini," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Menurut dia, kekuatan maritim Indonesia saat ini masih lemah karena terkendala tata kelola laut yang masih tumpang tindih.

"Kesemrawutan tata kelola kelautan Indonesia yang sekarang ada, karena masing-masing instansi atau kementerian bertindak berdasarkan peraturannya sendiri.

Menurut dia, Indonesia tidak membutuhkan banyak badan untuk mengatur tata kelola kelautan. "Yang dibutuhkan Indonesia adalah satu badan dengan banyak fungsi agar tumpang tindih pengelolaan laut dapat dihindari," katanya.

Selain itu, kata dia, pemerintah mendatang juga perlu mewujudkan budaya maritim dengan mendorong dunia pendidikan, keluarga, dan lembaga terkait makan ikan laut.

Menurut dia, dari sisi kesadaran masyarakat tentang pentingnya kekayaan laut hingga saat ini juga masih kurang terbangun.

"Tidak mengherankan jika penanganan illegal fishing tidak dianggap penting. Itu karena konsumsi ikan masyarakat Indonesia masih rendah, dibanding negara lainnya," katanya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : News Writer
Editor : Fatkhul Maskur
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper