PEMERINTAHAN BARU: SBY akan ajak Presiden Baru bahas transisi

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berinisiatif mengajak bertemu Presiden Definitif Terpilih pasca penetapan oleh Mahkamah Konstitusi pada 21 Agustus 2014 untuk membahas masa transisi.

SBY menginginkan agar ada transisi dalam periode peralihan kekuasaan dari pemerintahan yang dipimpinnya kepada pemerintahan baru yang akan menggantikan pada 20 Oktober 2014. Hal itu tidak terjadi pada periode sebelumnya ketika SBY terpilih menjadi Presiden RI.

Hal itu dikemukakan oleh SBY saat memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8/2014).

"2004 dulu tidak terjadi transisi bahkan sulit mendapatkan akses. Untuk itu kita ubah agar baik untuk semua, baik bagi rakyat Indonesia," katanya.

Sementara itu, lanjutnya, pemerintahan eksisting yang saat ini dipimpin olehnya masih bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan RAPBN 2015 yang akan disampaikan pada Pembacaan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2014.

"Setelah MK nanti putuskan siapa presiden terpilih, saya akan berinisiatif komunikasi dengan presiden terpilih. Setelah itu ada prosesnya lagi. Begitu saya kira etika dan proses yang baik dalam sebuah transisi," ujarnya.

SBY menilai perlu terjadi transisi dari pemerintahan eksisting, yakni Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid kedua, kepada pemerintahan yang akan datang. Dia menilai hal itu sebagai tradisi baik dalam periode pengalihan kekuasaan.

"Karena itu bagus. Tapi tentu timing-nya sabar dulu sampai MK menetapkan secara resmi siapa presiden dan wapres terpilih. Saya bisa proaktif untuk berkomunikasi degan presiden terpilih. Itu ide saya. Dengan demikian transisinya menjadi bagus," katanya.

Saat ini, proses pelaksanaan Pilpres 2014 memasuki babak akhir karena salah satu pasangan capres-cawapres, yaitu pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, membawa perselisihan ke ranah konstitusi. SBY termasuk pihak yang menunggu hasil keputusan MK terkait gugatan tersebut.

"Maka bolanya sekarang ada di MK dan Negara, termasuk kita semua wajib memastikan segala sesuatunya damai dan demokratis. Dan MK bisa mengemban tugas dengan benar, seadil-adilnya, dan tentu dengan penuh akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi," ujarnya.