UJI COBA JALAN BERBAYAR (ERP): Bakal Hadapi Banyak Penolakan

Bisnis.com, JAKARTA - Meski uji coba proyek jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) baru berlangsung sehari, pada pelaksanannya dianggap akan menemui resistensi karena membebankan biaya kepada pengguna jalan.

Sekretaris Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta (DTKJ) Achmad Izzul Waro mengatakan meski ERP digadang-gadang akan menjadi pemecah kemacetan Ibu Kota masyarakat belum memahami keuntungan yang dapat dirasakan saat sistem ini optimal. Pasalnya, biaya akan menjadi alasan pertama alasan penolakan ERP.  

“Yang mereka pikirkan hanya ekonomi biaya tinggi terhadap produksi barang dan jasa,” ujarnya di Balai Kota, Rabu (16/7/2014).

Menurutnya, sebenarnya kemacetan sangat merugikan dan ERP akan membawa indirect benefit meski pengguna jalan harus membayar sejumlah uang. Jika dihitung, kemacetan akan berujung pada banyak kerugian. Selain kerugian secara ekonomi, waktu dan bahan bakar pun terbuang lebih banyak ketika kondisi jalan macet.   

“Jakarta macet bisa menimbulkan kerugian ekonomi akibat waktu yang di tunda, bbm yang keluar akhirnya banyak,” tuturnya.

Oleh karena itu, biaya yang harus dikeluarkan pengguna jalan saat melintasi gantry ERP dapat mengganti kerugian lain akibat macet. Hal inilah yang dia nilai perlu disebarluaskan mengingat ERP masih menginjak tahap uji coba.  

“Mekanisme secara resmi, uang yang lost di jalur itu bisa diberikan ke pemerintah dan pemerintah bisa memberikan pelayanan yang baik,” katanya.

Menurut rencana, ERP akan diterapkan dengan sistem time base. Alhasil, pada penerapan ERP tak dilakukan setiap hari tapi dengan pengaturan waktu tertentu. Sebagai contoh, pada pukul 07.00 WIB sampai pukul 10.00 dan pukul 16.00 sampai dengan 19.00 WIB.

"ERP enggak 24 jam, hanya jam sibuk saja. Sementara pukul 07.00 sampai 10.00 dan pukul 16.00 sampai dengan 19.00. Sabtu dan Minggu enggak berlaku," jelas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar.

Walaupun baru saja diujicobakan, Akbar optimistis sistem ERP dapat menekan kemacetan di Ibu Kota. Bahkan, kemacetan dapat berkurang hingga Rp30%.

"Pengalaman dari kota yang menerapkan ERP, bisa mengurangi kemacetan 25 sampai 30%," ucapnya.

Seperti diketahui, Jakarta akan mengalami kemacetan total pada 2020 bila perbaikan infrastruktur dan tarnsportasi tidak dilakukan. Kerugian ekonomi dari kemacetan ditaksir senilai Rp65 triliun pertahun.