Bisnis.com, PEKANBARU -- Indeks demokrasi Provinsi Riau sepanjang tahun lalu mencapai 68,37 dari skala 0 hingga 100. Indeks tersebut lebih tinggi 1,37 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai level 67.
Mawardi Arsad, Kepala Badan Pusat Statistik Riau, mengatakan indeks demokrasi Riau masih dalam level sedang, meskipun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
BPS mengelompokkan indeks demokrasi daerah menjadi tiga, yakni baik untuk wilayah dengan indeks di atas 80, sedang untuk indeks 60-80, dan buruk untuk daerah dengan indeks kurang dari 60.
“Penguatan indeks demokrasi Riau disebabkan turunnya kebebasan sipil, naiknya hak-hak politik, dan tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi,” katanya di Pekanbaru, Jumat (4/7/2014).
Mawardi menuturkan, indeks demokrasi di Riau terus menurun sejak 2009. Pada saat itu, indeks demokrasi mencapai 75,85, turun pada 2010 menjadi 71,45, pada 2011 kembali melorot pada level 70,65, dan tahun 2012 mencapai 67, serta akhirnya tumbuh kembali pada level 68,37 pada tahun ini.
Menurutnya, indeks demokrasi yang dikerjakan BPS dapat digunakan untuk mengukur perkembangan demokrasi di dalam negeri.
Pasalnya, indeks demokrasi disusun berdasarkan kejadian nyata yang direkam dan diolah oleh BPS.
Indeks demokrasi tersebut juga merupakan rerata dari indeks kebebasan sipil di Riau yang memiliki skor 77,71, hak-hak politik 52,19, dan lembaga demokrasi 82,32.
“Data indeks demokrasi mampu menunjukkan aspek serta variabel yang kurang berkembang dan menjadi penghambat bertumbuhnya demokrasi, sehingga perlu mendapat perhatian khusus,” ujarnya.
