Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

PAD Jabar: Triwulan I/ 2014 Capai Rp4,6 Triliun

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumpulkan jumlah pendapatan pada triwulan I 2014 sebesar Rp4,68 triliun.
Wisnu Wage Pamungkas
Wisnu Wage Pamungkas - Bisnis.com 28 April 2014  |  15:44 WIB
Ilustrasi-Gedung Sate - Antara
Ilustrasi-Gedung Sate - Antara

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumpulkan jumlah pendapatan pada triwulan I 2014 sebesar Rp4,68 triliun.

Plt.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan angka ini berasal dari sejumlah sektor pendapatan daerah selama Januari-Maret 2014. Realisasi ini membuat pihaknya sudah berhasil memenuhi 23,51% dari target pendapatan 2014 ini yang berjumlah Rp19,907 triliun.

Pada 2013 lalu, Pemprov Jabar menargetkan PAD sebesar Rp10,51 triliun. Pada 2014, Pemprov Jabar menargetkan bisa mengalami kenaikan PAD sebesar Rp13,001 triliun.

“Total realisasi mencapai Rp4,68 triliun. Dibanding periode yang sama tampaknya ada peningkatan sebesar Rp2,5 triliun,” papar Iwa, Senin (28/4/2014).

Besaran ini menurutnya berasal dari PAD yang dikelola langsung provinsi yang berasal dari pajak daerah sebesar Rp2,987 triliun atau 24,46% dari target pajak daerah sebesar Rp12,215 triliun.

Sementara dari sisi restribusi daerah, dari target Rp57,677 miliar pihaknya sudah merealisasikan sebesar Rp10,649 miliar atau 18,46% dari target.

Sementara lain-lain PAD yang sah, dari target Rp491,389 miliar, Pemprov Jabar sudah merealisasikan 23,66% atau Rp116.250 miliar.

Realisasi juga datang dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp4,073 miliar dari target Rp273,408 miliar.

“Ini berasal dari dividen BUMD yang sudah masuk. Kalau dividen dari BJB belum masuk diperkirakan triwulan II 2014,” kata Iwa.

Dari sisi dana perimbangan sebesar Rp2,820 triliun, baru bisa terealisasikan Rp562,562 miliar dan dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp999,862 miliar dari target Rp4,050 triliun.

“Rp4,050 triliun itu adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp4 triliun,” jelas Iwa.

Dispenda Jabar sendiri berinisiatif mengubah data pendapatan daerah pada 2014 ini dari per semester menjadi per triwulan.

Hal ini terjadi karena Pemprov Jabar menaikan target PAD cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Kami memperketat evaluasi sekaligus memperbaiki dari sisi kelembagaan,” tutur Iwa.

Hasilnya, data total pendapatan bisa diketahui lebih cepat dibanding sebelumnya yang biasanya dua minggu diupayakan informasinya diperoleh dalam kurun waktu 3-4 hari.

Menurut Iwa, dengan perbaikan ini, pihaknya bisa mengetahui berapa saldo yang dimiliki Pemprov Jabar.

“Kami upayakan info real time terkait saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir,” ujar Iwa.

Pihaknya dari kelembagaan pendapatan juga mengubah skema dari by object jadi by process dengan mengganti kepala seksi pajak dan nonpajak menjadi kasie pendapatan dan kasie penerimaan serta penagihan.

“Dispenda juga akhirnya mengkoordinir seluruh pendapatan termasuk pendapatan lainnya yang sah,” papar dia.

Pihaknya saat ini tengah berpacu dengan waktu untuk membenahi integrasi sistem antara Dispenda, Biro Keuangan dan Bank BJB.

Integrasi ini dimaksudkan agar pihaknya mendapatkan informasi yang akurat dan cepat serta meningkatkan pendapatan dari sisi pengelolaan kas daerah.

Di tempat yang sama, Kepala Pusat Layanan Informasi dan Data (Puslia) Dispenda Jabar Mukti Subagja mengatakan realisasi pendapatan triwulan I 2014 ini belum termasuk penerimaan pajak rokok sebesar Rp 1,6 triliun.

Menurutnya, kemungkinan pencairan tahap I pajak rokok sebesar Rp400 miliar dilakukan minggu kedua Mei 2014.

Dispenda Jabar sendiri sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, pencairan masih dalam tahap administrasi.

“Tahapan-tahapan ini berpengaruh pada keterlambatan proses transfer ke daerah,” kata Mukti.

Mukti yakin jika proses pencairan pada triwulan I sudah berjalan, maka pada triwulan II akan bisa tepat waktu.

Dalam prosesnya, pajak rokok tersebut akan lebih dulu masuk ke rekening Pemprov Jabar baru kemudian ditransfer ke kabupaten/kota.

Besaran pajak rokok untuk daerah menurutnya akan disesuaikan dengan sejumlah parameter antara lain jumlah penduduk.

“Setelah dihitung akan dievaluasi bersama kabupaten/kota,” ujar Mukti.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jabar pendapatan asli daerah
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top