Bisnis.com, PEKANBARU - Stok beras di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau diprediksi cukup hingga Bulan Ramadhan dengan jumlah sebanyak 16.215 ton.
Kepala Humas Bulog Divre Riau Kepri Usman mengatakan stok per 11 April 2014 tersebut cukup hingga 3,5 bulan ke depan, dengan rincian beras dari dalam negeri sebanyak 12.760 ton dan luar negeri 3.455 ton.
"Stok masih akan aman, sehingga pada bulan puasa nanti tidak ada kekhawatiran lonjakan harga beras. Daerah pemasok dalam negeri yang terbanyak berasal dari Jawa Timur dengan 8.484 ton," kata Usman kepada Bisnis, Senin (14/4/2014).
Dia menambahkan daerah pemasok lain diantaranya Jawa Tengah 84 ton, Sulawesi Selatan 3.895 ton, Sumatera Selatan 130 ton, dan lainnya 39 ton. Adapun, beras dari Vietnam dan India masing-masing sebanyak 207 ton dan 3.247 ton.
Jika kapasitas gudang Bulog Riau Kepri mencapai 37.500 ton, maka stok tersebut hanya akan menempati 59,76%. Tahun ini juga tidak ada rencana penambahan kapasitas gudang mengingat tidak ada peningkatan jumlah pasokan.
Selain itu, lanjutnya, realisasi penyaluran raskin hingga akhir pekan lalu mencapai 13.307 ton atau 50,57% dari pagu tahunan sebanyak 26.314 ton. Riau menyerap 9.742 ton, sedangkan Kepulauan Riau 3.566 ton.
Usman menuturkan pagu raskin 2014 Riau sebanyak 20.489 ton dan Kepri 26.314 ton, masih sama jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Pihaknya prihatin dengan banyaknya alih fungsi lahan ke tanaman non pangan. Hal tersebut menyebabkan lahan pertanian berkurang dan produksi padi dikhawatirkan semakin menurun dari tahun ke tahun.
Dia menjelaskan ketersediaan beras di Riau relatif minim, sebagian besar dipasok dari dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Pulau Jawa. Menurutnya, jika terjadi bencana pada jalur distribusi, ketahanan pangan akan lemah karena tidak bisa memproduksi beras sendiri.
Data BPS Riau menunjukkan angka sementara (Asem) produksi padi 2013 sebesar 434.151 ton padi gabah kering giling (GKG) atau menurun 15,23% yakni sebesar 78.001 ton dibandingkan produksi tahun sebelumnya.
"Ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk membatasi lahan perkebunan dan menghidupkan kembali pertanian agar bisa menjadi lumbung padi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
