Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meneken kesepakatan tentang akses data transaksi rekening pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah secara online di Bank Pembangunan Daerah.
Kerja sama itu untuk mewujudkan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara/daerah yang baik, dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang efisien dan transparan.
Penandatangan kesepakatan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng EndangTuti Kardiani, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang, Direktur Utama PT BPD Wilayah Kalteng Arthemas E. Assan, dan para bupati se-Kalimantan Tengah.
Acara itu disaksikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, anggota BPK Agus Joko Pramono, dan para pejabat di lingkungan BPK..
Kesepakatan itu juga dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas pemerintah daerah dimaksud yang ada di BPD sebagai salah satu implementasi e-audit BPK pada pemda.
“Penandatanganan kesepakatan bersama ini sangat penting, karena akan tercipta E-audit Financial Tracking, sehingga gubernur dan para bupati bisa dengan mudah men-trace, men-tracking, dan menelusuri aliran- aliran uang agar tercipta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” papar Ketua BPK RI, dalam laman www.bpk.go.id.
Dengan MoU ini, Pemda sudah memiliki CCTV atas seluruh transaksi keuangan daerah sehingga pencegahan KKN dapat dilakukan secara sistematis, karena pengelola keuangan negara/daerah ‘terpaksa patuh’ secara sistem dengan adanya semacam CCTV transaksi kas.
Akses online transaksi kas pemda ini bermanfaat untuk mencegah anomali atau penyimpangan transaksi kas pemda dan mempercepat proses pelaporan keuangan, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemda.
Adapun, bagi BPD akses online dapat digunakan untuk mendorong pengembangan Cash Management system (CMS) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pemda dimaksud.
