Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Jepang akhirnya merilis pernyataan resmi terkait pengaturan bitcoin setelah Mt. Gox, salah satu bank bitcoin terbesar di dunia, mengajukan perlindungan kebangkrutan beberapa waktu lalu.
Seperti dilansir dari Bloomberg, otoritas Jepang tidak menganggap bitcoin sebagai mata uang namun akan diposisikan sebagai komoditas yang terkena pajak atas setiap transaksinya
Artinya, bitcoin tidak akan masuk dalam regulasi dan divisi khusus yang mengatur peredaran ini.
Hukum perbankan di Jepang juga tidak memungkinkan pemberi pinjaman untuk melakukan transaksi bitcoin atau menyiapkan akun bagi pelanggan untuk menyimpan aset digital tersebut.
Sebelumnya, anggota parlemen Jepang dari Partai Demokrat Tsutomo Okubo sempat meminta pemerintah untuk memperketat regulasi soal ini.
Namun, pejabat dari Departemen Keuangan, Financial Service Agency, dan Bank of Japan mengatakan mereka tidak untuk mengawasi Bitcoin .
Desakan soal kepastian hukum bitcoin di Jepang mengemuka setelah Mt. Gox kehilangan 850.000 bitcoin atau setara dengan US$550 juta setelah diserang peretas pada 28 Februari lalu.
Akibat dari serangan tersebut, perusahaan ini harus menutup layanannya dan mengajukan perlindungan kebangkrutan.
Tidak lama setelah insiden tersebut, giliran Flexcoin yang menyediakan layanan serupa asal Kanada harus menutup situsnya setelah kehilangan 896 bitcoin akibat serangan peretas.
