Bisnis,com, JAKARTA - Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Paku Buwono (PB) XIII mengadu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai konflik internal keraton yang sampai saat ini belum terselesaikan.
Pertemuan itu berlangsung di Gedung Agung DI Yogyakarta, Minggu (23/2/2014).
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 13.30 WIB, Raja Solo yang merupakan trah Kerajaan Mataram Islam ini menjelaskan mengenai kondisi Keraton saat ini.
PB XIII menceritakan kebebasan dirinya sebagai sosok Raja terganggu karena sebagian besar wilayah Keraton Solo sudah dikuasai oleh Lembaga Dewan Adat Keraton yang dipimpin oleh adiknya sendiri yakni G.K.R. Wandansari atau Mbak Moeng.
“Raja menghadap presiden dan menceritakan kondisi Keraton saat ini,” papar adik Raja Solo G.P.H Suryo Wicaksono atau Gusti Nino yang ikut dalam pertemuan itu kepada Bisnis, Minggu (23/2/2014).
Menanggapi aduan dari Raja Keraton Solo, ujar Nino, SBY pada prinsipnya akan membantu persoalan internal Keraton secepatnya. Namun mengingat kondisi tahun ini mendekati agenda pemilihan legislatif dan eksekutif, ujar Nino, presiden akan melakukan koordinasi lebih dulu dengan pihak yang dipercaya untuk menyelesaikan konflik internal Keraton Solo.
“Presiden akan berkoordinasi dengan beberapa pejabat pemerintah yang dipercaya untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Nah, setelah pemilu ini konflik Keraton diharapkan bisa berakhir. Tadi Presiden sempat meminta Roy Suryo [Menteri Pemuda dan Olahraga] untuk melakukan komunikasi dalam hal ini,” terang Nino.
Pertemuan itu dihadiri oleh Mahapatih Panembahan Agung Tedjowulan, Menpora Roy Suryo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan M. Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet yang saat ini dijabat Dipo Alam dan sejumlah kerabat Keraton Solo. Dalam hal ini, Roy Suryo ditunjuk sebagai mediator konflik Keraton Solo.
Pejabat Humas Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, K.P. Bambang Pradotonagoro, menerangkan keterlibatan Roy Suryo sebagai mediator konflik Keraton Solo merupakan dampak dilupakannya kesepakatan rekonsiliasi 16 Mei 2012. Saat itu, sudah ada kesepakatan yang selama ini dilupakan Dewan Adat.
Bambang menguraikan rekonsiliasi 16 Mei 2012 seolah dimentahkan sejumlah konflik yang terjadi selama ini. Bahkan, Bambang mengendus ada sentana dalem yang berusaha melupakan kesepakatan 16 Mei 2012 itu yang berujung pada munculnya persoalan Dewan Adat. Karena itulah Presiden SBY mengutus Roy Suryo menjadi mediator.
