Bisnis.com, JAKARTA--Sebanyak 78.256 pengungsi erupsi Gunung Kelud di sejumlah kabupaten di Jawa Timur telah kembali ke rumah masing-masing.
Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, mengatakan hingga Sabtu (22/2/2014) pukul 16:00 WIB, pengungsi erupsi Gunung Kelud tinggal 4.476 jiwa yang masih tinggal di pengungsian.
Di Kabupaten Kediri, pengungsi masih 7.109 jiwa (43 titik), di Kota Batu 44 jiwa (1 titik), di Kabupaten Malang 1.832 jiwa, Kabupaten Blitar 136 jiwa, dan di Kabupaten Jombang 252 jiwa.
"Sebagian besar pengungsi yang tersisa ini karena rumahnya rusak berat sehingga untuk sementara tetap di pengungsian sambil menunggu perbaikan rumah," ungkapnya, Sabtu (22/2/2014).
Bahkan, sambungnya, banyak pengungsi yang rumahnya rusak pun tetap kembali ke rumah untuk memperbaiki tempat tinggal mereka secara mandiri.
Dia menjelakan pemulangan pengungsi dibantu oleh aparat, misal di Kabupaten Malang pengungsi diangkut 52 truk dari TNI, Polri dan BPBD.
Sementara itu, air bersih dilayani oleh 9 mobil tangki air dari PDAM Kabupaten Malang dan Kememnterian Pekerjaan Umum, bahkan pengungsi juga dibekali logistik.
"Dengan demikian ada 78.256 jiwa pengungsi yang telah kembali ke rumahnya. Total pengungsi terbanyak dari erupsi Gunung Kelud tercatat 87.629 jiwa pada 17 Februari 2014," paparnya.
Pemda Jatim telah menyatakan bencana erupsi Gunung Kelud sebagai bencana tingkat provinsi. Gubernur Jatim memegang kendali penuh penanganan bencana, baik saat tanggap darurat maupun pasca bencana.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf sebagai koordinator cluster pemulangan pengungsi terus memantau jalannya pemulangan pengungsi.
Menurutnya logistik masih mencukupi hingga 5 hari ke depan. Minggu (23/2/2014) kebutuhan material untuk perbaikan rumah akan dikirim ke desa-desa yang banyak rumah rusak.
Adapun pada Senin (24/2/2014), TNI, Polri, SKPD dan relawan akan dikerahkan untuk perbaikan rumah, air bersih dan listrik. Pemda Jatim telah mengalokasikan Rp100 miliar dari APBD untuk penanganan bencana erupsi Gunung Kelud.
"Pemerintah pusat akan mendampingi kebutuhan-kebutuhan ekstrem yang tidak tertangani pemda," jelasnya.
