Bisnis.com, BEIRUT – Lebanon mengumumkan pemerintahan baru, memecahkan kebuntuan politik selama 10 bulan terakhir.
Pemerintahan sementara telah menjalankan kegiatan negara sejak Perdana Menteri terdahulu Najib Mikati mengundurkan diri pada Maret 2013.
“Sebuah pemerintahan demi kepentingan nasional telah terbentuk dalam semangat inklusivitas,” kata Perdana Menteri baru Tammam Salam dalam pernyataannya di televisi sebagaimana dikutip Reuters, Sabtu (15/2/2014).
Dia berharap pemerintahan baru akan memungkinkan Lebanon mengadakan pemilihan presiden sebelum mandate Presiden Michel Suleiman berakhir Mei dan menggelar pemilihan anggota parlemen yang tertunda tahun lalu karena kebuntuan politik.
“Saya mengulurkan tangan saya ke seluruh pemimpin dan saya bergantung pada kearifan mereka untuk mencapai tujuan ini dan saya meminta mereka untuk membuat konsesi demi kepentingan nasional kita,” tuturnya.
Parlemen menunjuk anggota legislatif Sunni itu sebagai perdana menteri pada April 2013, tetapi dia tidak mampu membentuk pemerintahan selama bernulan-bulan karena persaingan antara Hizbullah yang didominasi blok 8 Maret dan aliansi 14 Maret yang dipimpin Partai Masa Depan Sunni.
Di antara posisi puncak yang diumumkan, mantan Menteri Energi Gebran Bassil dari blok 8 Maret menjadi menteri luar negeri. Mantan Menteri Kesehatan Ali Hassan Khalil, juga dari blok 8 Maret, menempati posisi menteri portofolio keuangan. Nouhad Machnouk, legislator 14 Maret, ditunjuk sebagai menteri dalam negeri.
Salam menyampaikan kabinet baru, yang dia juluki sebagai ‘pemerintahan kepentingan nasional’, merupakan mandat bagi negara untuk memerangi masalah keamanan yang terus meningkat berkaitan dengan Suriah.
“Kita juga harus berurusan dengan isu-isu ekonomi dan sosial yang rumit. Yang paling penting adalah jumlah pengungsi dari saudara kita Suriah yang terus meningkat dan beban ini ditempatkan pada Lebanon,” ujarnya.
Kekerasan sectarian telah meletus secara sporadis dalam setahun terakhir, khususnya di utara, dan pengeboman mobil yang menyasar keamanan maupun politik telah meningkat secara dramatis, di mana area yang didominasi Hizbullah kerap menjadi target.
Salam sempat berusaha membentuk pemerintahan bulan lalu, tetapi digagalkan karena perselisihan mengenai siapa yang menangani portofolio energi, kementerian yang saat ini cukup signifikan karena penemuan gas di lepas pantai Mediterania Lebanon.
Dia sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan partai politik yang mengharuskan seluruh peran kabinet dirotasi di antara kelompok-kelompok religius yang berbeda di setiap pemerintahan baru. Dengan demikian, tidak ada sekte yang mendominasi kementerian tertentu tanpa batas.
