Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi menyiapkan surat rekomendasi pemberhentian sementara Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten kepada Mendagri, menyusul dilakukannya penahanan terhadap tersangka kasus suap pilkada Kabupaten Lebak itu.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan pertimbangan KPK merekomendasikan pemberhentian sementara adalah posisi Ratu Atut saat ini, yang sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai gubernur, tapi masih menerima gaji yang berasal dari keuangan negara.
“Ditambah lagi, KPK ingin segera mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” ujarnya seperti dikutip Antara, Jumat (27/12/2013).
Dengan demikian, pamor Ratu Atut otomatis habis bila surat rekomendasi KPK disetujui Mendagri. Benarkan demikian?
Boleh saja Ratu Atut dilengserkan, tapi pengaruh dinasti keluarganya belum habis.
Apalagi, Musdalub DPD I Golkar Banten kemarin sore memilih sang adik, Ratu Tatu Chasanah, sebagai orang nomor satu Partai Beringin di Tanah Jawara menggantikan almarhum Hikmat Tomet, yang tak lain adalah suami dari Ratu Atut alias kakak iparnya.
Ratu Tatu, yang kini menjabat Wakil Bupati Serang, keluar sebagai Ketua DPD I Golkar Banten dengan mengalahkan Wali Kota Cilegon Iman Aryadi dalam pertarungan yang berlangsung di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta.
Berdasarkan hasil voting, Ratu Tatu unggul satu suara dari Wali Kota Cilegon Iman Aryadi. Ratu Tatu berhasil mendapatkan 6 suara dari 12 suara. Sedangkan Iman hanya meraih lima suara dan satu suara abstain.
Setelah terpilih sebagai orang nomor satu di Partai Pohon Beringin Banten, Ratu Tatu menyatakan program yang dilaksanakan secepatnya adalah melakukan konsolidasi untuk menjaga kekompakan partai.
Kebersamaan Golkar di Banten, menurutnya, merupakan hal penting untuk mewujudkan target pemilihan legislatif pada April 2014.
“Selain itu kami juga berupaya mewujudkan target memenangkan Pilres di Banten, karena Golkar sudah menetapkan Pak Aburizal Bakrie sebagai capres 2014,” tandasnya
ABAIKAN SARAN AKBAR
Tampilnya Ratu Tatu sebagai Ketua DPD I Golkar, besar kemungkinan partai berlambang Pohon Beringin ini akan mencalonkan dirinya sebagai Gubenur Banten pada pilkada mendatang.
Terpilihnya Ratu Tatu, dengan demikian mengabaikan saran yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung untuk ‘membersihkan’ dinasti Ratu Atut di Tanah Banten.
Akbar sebelumnya menilai penetapan tersangka dan ditahannya Ratu Atut pasti mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar di Provinsi Banten. Untuk itu, dia menyarankan partainya segera mengkonsolidasikan secara internal untuk membentuk kepemimpinan baru di provinsi ujung Barat Pulau Jawa itu
"Golkar harus segera melakukan perubahan terkait citra yang berkembang di masyarakat. Saya rasa Golkar bisa memperbaikinya," paparnya. (Bisnis.com, 21/12/2013)
Menurutnya, DPP Partai Golkar harus peka terhadap riak-riak yang ada di masyarakat seperti beberapa pihak yang senang Atut menjadi tersangka. "Kondisi ini harus bisa dibaca oleh DPP dan DPD Partai Golkar untuk disikapi."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
