Bisnis.com, BANGKOK - Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra meluncurkan rencana menciptakan suatu dewan reformasi independen untuk mencoba meredam lawan yang marah akibat dominasi politik keluarga miliardernya dan menyerukan pengunduran dirinya.
Proposal yang datang setelah berminggu-minggu protes antipemerintah oleh lebih dari 200.000 orang itu, akan dikeluarkan segera dan akan bebas dari campur tangan pemerintah, kata Yingluck dalam pidato di televisi, sebagaimana dilansir Reuters.
Yingluck adalah perdana menteri sementara setelah pemilihan umum sela 2 Februari dalam upaya menggembosi protes.
Tawaran kompromisnya segera ditolak oleh para pengunjuk rasa yang menarik kekuatan dari kelas menengah dan elit Bangkok yang menganggapnya sebagai boneka saudaranya yang mengasingkan diri, Thaksin Shinawatra.
Thaksin dan Yingluck memiliki basis kekuasaan di uitara dan timur laut , tetapi lawan-lawan mereka menuduh mantan Perdana Menteri Thaksin memanipulasi masyarakat miskin di daerah-daerah untuk berkubu dalam kekuasaannya.
Rencana Yingluck menciptakan dewan yang terdiri atas 499 warga Thailand terkemuka itu dipilih oleh kelompok yang lebih luas beranggotakan 2.000 orang, untuk menguji reformasi sistem politik Thailand.
Ini terlihat mirip ‘dewan rakyat’ tanpa pemilihan, kata Suthep Thaugsuban, pemimpin protes yang mengusulkan untuk mengganti pemerintah. Dalam proposal Yingluck itu, dewan reformasi akan beroperasi bersama-sama dengan pemerintah terpilih, bukan yang ditunjuk.
" Dewan ini bukan lembaga pemerintah ... itu akan dibiarkan berjalan sendiri dan tidak akan dibayangi atau dipengaruhi oleh pemerintah, " kata Yingluck .
"Saya menegaskan bahwa pemerintahan yang baru terpilih akan mengambil ini dan menerapkan apa yang dewan putuskan untuk reformasi bangsa."
Demonstran masih ingin menggagalkan pemilu karena mereka tahu raksasa politik populis Thaksin hampir pasti bertujuan memenangkan suara, seperti yang telah di setiap pemungutan suara sejak 2001. Meskipun diwarnai protes jalanan penuh kekerasan, tetap ada intervensi dari peradilan dan militer di seluruh pemilu sejak saat itu .
