Bisnis.com, SAMARINDA - Kabupaten Kutai Kartanegara mendapat Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2014 dari pemerintah pusat Rp4,2 triliun.
Meskipun dana perimbangan yang diterima daerah penghasil migas itu cukup besar, Kutai Kartanegara tidak akan banyak membagikan dana Bantuan Sosial kepada lembaga dan organisasi masyarakat.
"Bansos akan sedikit disalurkan. Anggaran yang ada sekarang, kami fokuskan untuk penyaluran bantuan usaha para petani dan usaha kecil. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara juga sengaja dibuat proposional seperti belanja pegawai hanya 29%," ujar Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari usai menerima DIPA di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (16/12/2013).
Dikatakan Rita, DIPA Rp4,2 triliun itu sudah tercantum nama-nama proyek pembangunan di Kukar. Anggaran ini termasuk pembagian dana bagi hasil dari pusat dan digunakan lebih besar untuk infrastruktur sekitar 70%.
"Pembangunan fisik Kukar banyak mendapat bantuan dari dana alokasi khusus APBD dan APBN. Seperti pembangunan Jembatan Kukar yang runtuh mendapat bantuan dari provinsi Rp30 miliar dan tidak ada masalah lagi pendanaannya, karena sudah terpenuhi," ujar Rita.
Rita mengaku Kukar juga saat ini bisa menghemat sampai Rp180 miliar dalam lelang proyek menggunakan sistem LPSE. Terhitung sejak 2011, total dana yang bisa dihemat mencapai Rp300 miliar.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan penyerahan DIPA dilakukan Desember 2013 ini agar pemerintah kabupaten/kota bisa segera melakukan lelang proyek mulai Januari 2014. Pemerintah kabupaten/kota juga diharapkan mampu menekan sisa anggaran yang akibat waktu pekerjaan proyek tidak cukup.
"Penyerahan DIPA ini, agar lelang bisa dilakukan mulai sekarang agar tidak perlu lagi menunggu April mendatang. Sehingga, cukup waktu menyelesaikan proyek-proyek. Penerimaan DIPA Kaltim ini meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan prioritas infrastruktur dan proyek pro rakyat," kata Awang. (K26)
