Bisnis.com, MEDAN - Sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Karo menuntut Bupati Karo untuk mundur dari jabatannya. Kendati demikian, Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho tidak mendukung permakzulan tersebut.
Tokoh masyarakat Karo melaporkan kondisi politik di Tanah Karo yang terus menghangat. Gatot menyampaikan bahwa Menteri Dalam Negeri kurang setuju pemakzulan yang terus digulirkan di kabupaten itu.
Warga Karo yang menyampaikan aspirasi itu, antara lain Joy Harlim Sinuhaji dari Gerakan Masyarakat Penyelamat Tanah Karo Simalem, pengusaha Martin Sembiring dan perwakilan elemen masyarakat lainnya.
Turut juga hadir di pertemuan itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut Layari Sinukaban, Asisten Pemerintahan Setdaprov Sumut Hasiholan Silaen dan Sekretaris DPRD Sumut Randiman Tarigan.
Dalam audiensi tersebut, kepada Gubernur Sumut mereka menyampaikan aspirasi terkait pemakzulan Bupati Karo. Perwakilan warga itu juga menyampaikan surat pernyataan rakyat Kabupaten Karo berisi sembilan butir alasan pemakzulan bupati kepada Presiden yang ditembuskan kepada Mendagri.
Selain kepada Gubernur, surat pernyataan tertanggal 3 Desember 2013 yang ditandatangani 27 dari 35 Anggota DPRD Karo itu juga ditembuskan ke lembaga-lembaga tinggi di Jakarta, Kapolda Sumut, Ketua DPRD Sumut, Pangdam I/Bukit Barisan, dan Kejati Sumut.
Saat menerima surat itu, Gatot mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Menteri Dalam Negeri. Namun Gatot mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat Tanah Karo tetap menjalankan proses demokratisasi dengan mengedepankan proses damai.
“Pemakzulan ini kalau terus bergulir jelas kurang elok sebagai sebuah proses demokratisasi. Tapi sebagai sebuah audiensi, aspirasi ini tetap akan saya teruskan ke Mendagri,” kata Gatot, Rabu (11/12/2013).
Soal pemakzulan ini, Gatot mengaku pernah ditanya Presiden dan Mendagri saat mengikuti peringatan Hari Anti Korupsi di Jakarta pekan lalu.
Dia mengatakan Mendagri menurutnya tidak setuju pemakzulan dan meminta semua pihak di Tanah Karo menahan diri dan tetap mengedepankan komunikasi politik, meningkatkan komitmen dan kontrak politik kepada Bupati agar segera memperbaiki kinerja lebih baik lagi.
“Mendagri lalu menyarankan agar dicari solusi terbaik. Tolong jangan ada impeach lah," kata Gatot.
Saat audiensi tersebut, Gatot menegaskan agar para tokoh tersebut memediasi lagi pertemuan dengan Bupati Tanah Karo Kena Ukur Surbakti. Langkah-langkah damai dan memperbaharui komitmen harus terus digulirkan ketimbang menggagas impeachment.
"Saya masih meminta agar para tokoh yang mengatasnamakan rakyat Karo itu memediasi pertemuan dengan Bupati Karo untuk membuat komitmen atau kontrak politik perbaikan kinerja," katanya.
