Bisnis.com, PADANG - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Provinsi Sumatra Barat memperkirakan kehadiran mobil murah tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) karena nilai pajaknya yang terbilang kecil.
Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi DPKD Sumbar Jaya Isman menilai kehadiran mobil murah itu justru mendorong terjadinya kemacetan karena tidak adanya penambahan ruas jalan.
“Saya rasa pengaruh kehadiran mobil murah terhadap PAD tidak besar karena pajaknya juga tidak tinggi. Malah kalau tidak disikapi serius, kehadirannya justru bisa mendorong kemacetan," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2013).
Dia mengatakan kebijakan mobil murah harus disiasati serius oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai hanya untuk mendorong peningkatan PAD, kesiapan jalan malah terabaikan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno justru antusias menyambut kehadiran mobil murah.
"Kehadiran mobil murah bisa meningkatkan PAD melalui penerimaan pajak. Soal jalan, Sumbar itu masih luas, kalau Jakarta iya lah macet," ujarnya.
Saat ini target pendapatan Sumbar dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp617 miliar dengan jumlah kendaraan 612.093 unit. "Sampai saat ini, realisasi penerimaan pajak kita sudah 79%. Saya optimis target penerimaan itu
tercapai," kata Jaya Isman.
