Bisnis.com, SAMARINDA - Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil alih fungsi pengawasan bank mulai 2014, mendorong Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kaltim lebih fokus menjalankan fungsinya dalam kebijakan moneter dan sistem pembayaran.
"Dalam konteks daerah, kami akan lebih fokus sistem pembayaran dengan rencana mendirikan kantor perwakilan BI di Kaltara (wilayah pemekaran Provinsi Kaltim). Kemudian, ada rencana mendirikan kas titipan di Tarakan dan Kabupaten Kutai Timur. Ini agar sistem pembayaran dengan peredaran uang lebih lancar," ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Ameriza M. Moesa, di sela acara Sosialisasi OJK hari, Selasa (8/10/2013).
Sosialisasi OJK dihadiri Kepala Regional Pengawasan Bank I, Gandjar Mustika, Kepala Cabang Pengawasan Bank Samarinda Asep Lesmana, Ketua Dewan Pengawas dan Direksi BPD Kaltim dan perwakilan pimpinan sejumlah bank di Samarinda.
Dalam kebijakan moneter, BI Kaltim juga akan fokus melakukan riset-riset di daerah untuk mencari produk unggulan yang dapat dikembangkan para stakeholder terkait. Selain itu, memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa meningkatkan kapasitas usaha.
"Kami juga fokus dalam makro prudential dengan kaitannya memberikan masukan-masukan ke pemerintah pusat. Misalnya melaporkan adanya kondisi melambatnya industri tambang batu bara dan pengaruh melemahnya rupiah terhadap industri. Tentunya ini menjadi masukan-masukan merumuskan kebijakan pemerintah pusat," kata Ameriza.
Terkait sumber daya manusia (SDM), lanjut Ameriza, pegawai BI di bidang pengawasan bank akan ditugaskan ke OJK dalam 2 tahun. Kemudian, pegawai tersebut akan dievaluasi apakah berada tetap di organisasi OJK atau kembali ke BI.
"Secara organisasi, BI tidak terpengaruh dengan berdirinya OJK. Justru, tantangannya BI adalah semakin fokus dua pilar fungsi kebijakan moneter dan sisitem pembayaran. Dengan melakukan aspek makro prudential dan penyampaian informasi peningkatan kapasitas ekonomi daerah," ujar Ameriza.
BI Kaltim juga akan mendorong terciptanya sistem pembayaran yang lebih berkualitas agar peredaran uang layak edar dengan cukup jumlahnya, serta pecahan uang sesuai harapan masyarakat. Dari sistem pembayaran non tunai, BI Kaltim akan mengembangkan kliring lokal untuk kelancaran.
