Bisnis.com, JAKARTA - Shutdown AS telah menunda sejumlah diskusi perdagangan antarnegara termasuk perundingan yang mengatur produk crude palm oil asal Indonesia.
Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan sejumlah kasus perdagangan yang menyangkut AS dihentikan sampai dilakukan pemberitahuan lebih lanjut.
“Penundaan itu antara lain terjadi untuk diskusi Environmental Protection Agency atau EPA,” katanya, Rabu (2/10).
EPA mengatur standar bahan bakar dari sumber terbarukan, termasuk crude palm oil (CPO). Namun shutdown AS yang baru berlangsung 3 hari ini tidak perlu dikhawatirkan. Pemerintah AS pasti punya solusi.
Sepeti diketahui, perdagangan CPO Indonesia ke AS masih terganjal sejumlah regulasi yang ditetapkan EPA.
EPA menetapkan standar batas pengurangan emisi gas rumah kaca untuk biodiesel dan renewable diesel dari bahan baku sawit minimal 20%.
Namun, hasil untuk minyak sawit Indonesia yang masuk ke pasar AS masih berada di bawah standar, yakni berada pada 17% untuk biodiesel dan 11% untuk renewable diesel.
Bayu yakin permintaan direktur anggaran Gedung Putih untuk menutup layanannya itu tidak akan berdampak serius terhadap Indonesia. Penutupan layanan itu dilakukan lantaran tidak adanya kesepakatan dari DPR AS mengenai kebijakan anggaran yang bisa diterima Senat.
Hingga saat ini, tidak ada pembatalan ekspor atau kendala lain yang dialami Indonesia. Wamen menegaskan, AS tetap dalam keadaan baik. “Sektor riilnya masih jalan.”
Padahal, dalam forum APEC 2013 di Nusa Dua Bali, pemerintah RI terus menggencarkan upaya untuk memasukkan komoditas CPO ke dalam produk ramah lingkungan. Upaya itu dilakukan untuk meraih penurunan tarif bea masuk hingga di bawah 5%.
Fadhil Hasan, Direktur Eksekutif Gapki, meminta pemerintah untuk terus melanjutkan upaya pelolosan komoditas CPO untuk dapat masuk dalam daftar produk ramah lingkungan.
“Diskusi di APEC 2013 tetap perlu dilanjutkan meskipun kans masuk ke dalam daftar produk ramah lingkungan masih relatif kecil,” katanya.