Bisnis.com, SEMARANG – Masalah kemiskinan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur menjadi prioritas kinerja Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga kesejahteraan dan kemandirian segera terwujud.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memastikan pada substansi materi RPJMD 2013-2018 lebih menitikberatkan penanganan masalah infrastruktur sebagai pemacu mengatasi dua prioritas lainnya.
“Penanganan infrastruktur perlu kolaborasi antara Kabupaten/Kota dengan pemerintah provinsi dengan menekankan ‘siapa berbuat apa’ untuk mengambil peran secara sinergis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di pedesaan,” katanya, Kamis (26/9).
Terkait dengan kebijakan reformasi birokrasi gubernur akan menempuh remunerasi guna meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan dan pemerintahan dalam mengemban amanah rakyat.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja diarahkan pada alternatif solusi terbaik melibatkan pihak pengusaha untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan kerja, serta perumahan dan kesehatan.
Kepala Bappeda Jateng Herru Setiadhie menuturkan penyusunan RPJMD telah dilakukan degan mengecek ulang apakah program kegiatan sudah sesuai dengan visi dan misi pemerintahan lima tahun mendatang.
“Sebelumnya sudah dilakukan pembahasan isu strategis yang terbagi dalam enam rumpun meliputi kedaulatan pangan, energi, penanggulangan kemiskinan, penanganan pengangguran, infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik,” ujarnya.
Melalui penjabaran per rumpun, katanya, prioritas pelaksanaan program akan dipilah dan disesuaikan mana yang lebih mendesak untuk dilakukan, sehingga kinerja pemprov akan lebih fokus dalam pembangunan kewilayahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
