Bisnis.com, JAKARTA--Semua pejabat publik yang mengikuti Konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat harus mundur dari jabatan publik sehingga tidak terjadi kerancuan penggunaan fasilitas negara.
Demikian dikemukakan oleh Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul ketika dimintai pendapatnya soal banyaknya pejabat publik yang mengukuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Menurutnya, para pejabat publik tersebut tidak boleh rangkap jabatan, apalagi menggunakan fasilitas negara untuk tujuan konvensi.
"Semua pejabat publik yang ikut konvensi harus mundur. Dalam situasi ekonomi yang sulit dan berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini, maka para pejabat publik harus fokus bekerja. Tidak boleh rangkap jabatan," ujar politisi Partai Demokrat tersebut di Gedung DPr, Senin (16/9/2013). Menurutnya, mundur adalah sikap yang pantas dan layak diambil oleh para pejabat publik yang bertarung di Konvensi Partai Demokrat sehingga publik tidak menilai buruk Partai Demokrat.
"Pak Gita Wirjawan, Pak Marzuki Alie, Irman Gusman, Dahlan Iskan, dan beberapa lainnya, ya monggo mundur saja, sehingga tidak ada anggapan bahwa konvensi ini memakai uang dan fasilitas negara,” ujarnya. Dia menambahkan setidaknya mundur tersebut bisa dilakukan untuk sementara sampai April 2014.
Para pejabat publik yang capres, ujarnya, harus sama-sama berangkat dari nol sehingga semuanya adil.
"Kalau tidak kan partai kami akan ditembak lagi. Rusak partai," katanya.
Seperti diketahui, dari 11 perserta konvensi, ada 8 orang, di antaranya Marzukie Alie, Irman Gusman, Gita Wirjawan, Dahlan Iskan, Dino Patti Djalal, Sinyo Harry Sarundajang, Hayono Isman, dan Ali Masykur Musa yang merupakan pejabat publik. Dino sebelumnya menyatakan siap untuk mundur dari jabatannya sekaligus sebagai pegawai negeri sipil.
