APBD-P Kutai Kartanegara Capai Rp9,24 Triliun

Bisnis.com, SAMARINDA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai Rp9,24 triliun, meningkat seiring kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.

Sebelumnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 Kabupaten Kutai Kartanegara murni hanya Rp7,3 triliun. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi Rp307,33 miliar, melebihi target semula dipatok Rp243,33 miliar. Selain itu, meningkatnya APBD-P Kutai Kartanegara juga dipengaruhi adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari menilai APBD-P Kutai Kartanegara yang mencapai Rp 9,24 triliun masih kecil untuk membiayai pembangunan di daerahnya yang sangat luas. Kabupaten Kukar memiliki luas mencapai 27.263,10 kilometer persegi.

“Luas Kutai Kartanegara itu 600 kalinya luas Kota Solo dengan ABPD-nya Rp1 triliun. Jadi, APBD Kutai Kartanegara itu masih kecil. Luasnya kabupaten ini membuat pembangunan sulit dilakukan dengan medannya berbeda,” kata Rita, Kamis (5/9/2013).

Namun, ujar Rita, pihaknya bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat pemetaan untuk permasalahan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan daerah terisolir dengan jalan provinsi dan jalan negara. “Itu misi kami, menghubungkan daerah terisolir,” jelasnya.

PAD Kutai Kartanegara yang meningkat 63,99 miliar akan digunakan untuk kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung. Hal itu juga berpengaruh pada meningkatnya belanja daerah Rp 1,51 triliun dan pembiayaan daerah dari semula Rp 2,85 triliun kini menjadi Rp 3,44 triliun.

Meski APBD untuk pembangunan cukup besar, diakui Rita, banyak sekali kontraktor yang sulit menyelesaikan pekerjaan membangun jalan dan jembatan. Ini karena luasnya daerah Kutai Kartanegara  hingga ke pelosok yang belum terhubung. Selain itu, masih terdapat 36 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum teraliri listrik.

"Permasalahan listrik agar melayani seluruh desa di Kutai Kartanegara. Pada 2014 saya targetkan selesai semua," katanya.

Pemkab Kutai Kartanegara berkomitmen terus menyelesaikan pembangunan jalan ke daerah terisolir dan menyambungkan listrik hingga ke desa-desa pelosok. Selain itu, tukas Rita, pemkab juga mengawasi penggunaan APBD agar terhindar praktek korupsi dan meningkatkan sumber daya manusia dengan pelatihan-pelatihan. Pelatihan tersebut ditujukan mulai dari pegawai negeri, guru, hingga murid-murid sekolah. Rita menilai praktek korupsi bisa dicegah dari komitmen dalam diri sendiri.

"Kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi akan percuma untuk cegah korupsi di daerah ini  bila tidak ada komitmen dalam diri untuk tidak korupsi. Untuk itu, kami terus melakukan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia," jelasnya.

Dengan APBD-P sebesar Rp 9,24 triliun, menurut Rita, anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk mewujudkan 7 misi ‘Gerbang Raja’. Misi Gerbang Raja yaitu meningkatkan penyelenggaran pemerintahan, kualitas sumber daya manusia yang unggul beriman, sumber pendapatan dana, pengembangan potensi wisata dan agribisnis, peran partisipasi wanita dan menetapkan penyelenggaran pembangunan berwawasan lingkungan.