Bisnis.com, ATHENA—Parlemen Yunani mensetujui salah satu Undang-Undang yang mengakomodir kebijakan penghematan anggaran demi mendapatkan dana talangan (bailout) berikutnya dari Eropa.
Juru Bicara Deputi Parlemen Chirstos Markogiannakis mengungkapkan sebagian besar anggota parlemen pada Rabu (17/7/13) malam waktu setempat meloloskan UU yang dapat berujung kepada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan pegawai negeri.
Pemungutan suara di parlemen itu dilaksanakan hanya beberapa jam sebelum kunjungan Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble ke Atena. Perdana Menteri Antonis Samaras sebelumnya telah mengupayakan pengurangan pegawai negeri.
Salah satu bentuk kebijakan penghematan ini diambil di tengah tingkat pengangguran yang telah melonjak mencapai 27%, sehingga memicu unjuk rasa besar-besaran yang digelar di luar gedung parlemen.
Namun, kebijakan ini diperlukan untuk memenuhi syarat yang diajukan Zona Euro dan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada Yunani untuk meraih bailout berikutnya sebesar 240 miliar euro atau US$314 miliar.
“Upaya yang belum pernah dilakukan ini sudah diproses untuk memperbaiki kembali ekonomi dan negara kita. Saya sangat yakin upaya ini tepat dan akan menuai hasil,” kata Menteri Keuangan Yannis Stournaras kepada parlemen sebelum pemungutan suara tersebut.
Undang-undang tersebut memuat rencana pemecatan 25.000 orang pegawai negeri. Sementara itu, pihak kepolisian memperkirakan sekitar 3.000 orang mengadakan unjuk rasa damai di depan gedung parlemen selama pemungutan suara tersebut.
