Bisnis.com, TERNATE-Meski dibayangi ancaman gangguan dari pihak tertentu, KPU Maluku Utara akan tetap menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara Pilkada Maluku Utara pada 12 Juli 2013.
"Kami memang menerima ancaman dari pihak tertentu yang akan memboikot pleno itu jika tetap digelar, tapi KPU tetap menggelar pleno, jika tidak KPU melanggar ketentuan mengenai jadwal tahapan pilkada," kata Ketua KPU Maluku Utara, Muliadi Tutupoho, pagi ini (10/7/2013).
Dari sembilan KPU kabupaten/kota di Maluku Utara, sampai hari ini sudah enam yang menyelesaikan pleno rekapitulasi hasil pilkada di wilayah masing-masing, sedangkan tiga KPU lainnya dipastikan paling lambat Kamis (11/7/2013), sehingga pada 12 Juli sudah bisa menggelar pleno tingkat provinsi.
Dia tidak menyebut secara rinci pihak yang mengancam memboikot pleno pada 12 Juli itu, namun dirinya menyatakan bahwa alasan mereka mengancam memboikot pleno karena tidak menerima hasil pemungutan suara Pilkada Malut 1 Juli 2013 lantaran dianggap banyak pelanggaran.
Menurutnya, ada-tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada 1 Juli 2013, bagi KPU tetap akan menggelar pleno karena sesuai ketentuan jika ada pelanggaran maka ada mekanisme untuk menyelesaikannya tanpa mengganggu jadwal tahapan pilkada, termasuk jadwal pleno rekapitulasi.
Muliadi mengimbau kepada berbagai pihak yang ingin melakukan aksi protes terkait dengan pelaksanaan pleno, untuk tidak anarkis dan sebaiknya protes itu disalurkan melalui prosedur yang telah diatur dalam undang-undang.(antara/yus)
