BISNIS.COM, JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Waseksjen I Partai Demokrat Saan Mustafa terkait kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang.
"Ini penjadwalan ulang untuk Pak Anas, soal mobil Harrier," kata Saan saat datang ke gedung KPK Jakarta pada sekitar pukul 13.00 WIB, Selasa (2/7).
Saan seharusnya diperiksa penyidik KPK pada Selasa (25/6) namun ia tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan tersebut.
"Kemarin kita (rapat) paripurna," tambah Saan beralasan mengenai ketidakhadirannya dalam pemeriksaan tersebut.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan KPK sebagai tersangka penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ancaman pidana pelanggar pasal tersebut adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar.
Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier senilai sekitar Rp800 juta dari kontraktor PT Adhi Karya untuk memuluskan pemenangan perusahaan tersebut saat masih menjadi anggota DPR dari 2009 dan diberi plat B 15 AUD.
Mengenai mobil Harrier, pengacara Anas, Firman Wijaya mengatakan bahwa kliennya memang membeli mobil tersebut dengan cara mencicil dari Nazaruddin pada Agustus 2009, namun Anas sudah menjual mobil itu pada Juli 2010 sehingga persoalan mobil dianggap selesai. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
