BISNIS.COM, MEDAN--Pedagang buku di kawasan timur Lapangan Merdeka Medan sempat bentrok dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang akan menggusur paksa kios-kios mereka.
Sebanyak 180 pedagang buku tersebut digusur paksa karena lokasi mereka berjualan akan digunakan untuk areal parkir city check-in Bandara Internasional Kuala Namu.
Keputusan relokasi kios pedagang ke Jalan Pegadaian di tanah milik PT Kereta Api Indonesia ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 511.3/1982 K/2012 tertanggal 25 Oktober 2012. Lokasi pedagang buku di Lapangan Merdeka dengan ukuran 224x39 meter tersebut berada tepat di seberang stasiun besar Medan.
Ketua Harian Asosiasi Pedagang Buku Lapangan Merdeka (ASPEBLAM) Donald Sitorus mengisahkan pada pukul 09.00 WIB Kamis pagi (20/6/2013) Pemerintah Kota Medan menurunkan sekitar 300 petugas Satpol PP, Kepolisian dan TNI untuk menggusur paksa para pedagang. Namun, pedagang tak bergeming. Mereka tetap tidak mau dipindahkan apalagi dilakukan secara paksa.
"Secara psikologis kami sekarang tertekan. Bagaimana tidak, tadi sempat ada dua eskavartor, Pemkot Medan menggunakan kekerasan, kami tidak mau pakai kekerasan. Terpaksa kami melawan, itu spontanitas dilakukan oleh pedagang yang tertindas," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (20/6/2013).
Menurutnya, para pedagang sempat terjadi kontak fisik dengan Satpol PP yang mencoba memasuki areal kios. Satpol PP dituding ingin menghancurkan kios karena telah membawa dua unit eskavator. Padahal, di dalam kios-kios para pedagang tersebut masih terdapat buku-buku dan barang-barang. Jika dihancurkan, kerugian yang diderita oleh pedagang akan berkali lipat.
Para pedagang tersebut, lanjutnya, bersikeras tidak bersedia pindah. Pasalnya lokasi kios baru di Jalan Pegadaian milik PT Kereta Api Indonesia baru selesai 85% konstruksinya. Bahkan, fasilitas listrik dan air PDAM juga belum tersedia di kios tersebut.
Dia menegaskan, pedagang bersedia dipindahkan ke lokasi baru dengan syarat keputusan yang telah dijanjikan oleh Walikota Rahudman Harahap dapat dipenuhi. Dia menyangkan Plt Wali Kota Medan Dzulmi Eldin tidak mengetahui secara penuh janji tersebut sehingga memaksa pedagang untuk segera pindah.
Janji yang telah disampaikan oleh Rahudman, sambungnya, antara lain tidak ada satupun dari 180 pedagang buku dan 3 pedagang kantin yan tertinggal. Kemudian di dalam SK Wali Kota disebutkan lokasi yang baru hanya untuk pedagang buku, namun saat ini ada pihak lain yang sudah menempati lokasi baru tersebut.
Berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh PT KAI juga menyebutkan areal baru tersebut hanya digunakan oleh pedagang buku dan pedagang dari lokasi yang lama. Tidak diperbolehkan untuk pedagang dari tempat lain membuka kios di Jalan Pegadaian.
Selain itu, sarana dan prasarana yang dijanjikan Pemkot Medan seperti air bersih, aliran listrik dan gapura di kedua sisi juga belum kunjung selesai. Padahal, sambungnya, dana untuk pembangunan kios-kios baru tersebut sebesar Rp1,8 miliar. Namun, kios-kios baru tersebut dinilai tidak layak karena lebih dari 50% luasnya tidak sesuai dengan kesepakatan yakni dibawah 2x2 meter.
Hari ini, Pemkot Medan memaksa para pedagang untuk pindah meskipun janji tersebut belum sepenuhnya ditepati. Para pedagang akhirnya melakukan negosiasi dengan Pemkot Medan yang diwakili oleh Asisten Wali Kota Medan Bidang Ekonomi Pembangunan Qomarul Fattah.
