BISNIS.COM, JAKARTA--Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPTP PKS) menghasilkan keputusan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Itu rapat rutin untuk meluruskan apa yang terjadi di lapangan dan ribut di media. Sikap kami tetap menolak kenaikan harga BBM dengan logika kami," kata Sekjen PKS Taufik Ridho kepada Antara di Jakarta, Kamis (13/6/2013).
Taufik mengatakan kenaikan BBM itu merupakan kewenangan pemerintah namun partainya memberikan pandangan agar tidak naik. Menurut dia, partainya menyerahkan pada pemerintah mau menerima atau tidak dengan pendapat partainya tersebut.
"Perlu dipisahkan antara koalisi, isu kenaikan BBM, dan kaitan dengan pembicaraan di DPR mengenai APBN. Misalnya kenaikan BBM, apabila pemerintah mau menaikkan 'ya' silahkan," ujarnya.
Dia mengklaim sikap yang diambil partainya merupakan bentuk konsistensi PKS dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Taufik menyadari sikap yang diambil partainya berbeda dengan keputusan pemerintah dan hal tersebut menimbulkan dampak. Karena itu menurut dia, partainya menyerahkan semua keputusan kepada Presiden SBY mengenai keberadaan PKS di dalam koalisi.
"Usulan pemerintah BBM naik, tapi kami usulkan tidak naik. Hal itu mungkin ada dampaknya, seperti PKS ada di koalisi namun tidak ikut keputusan pemerintah. Kami serahkan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif," katanya.
Rapat DPTP PKS yang berlangsung di Lembang, Jawa Barat pada Rabu (12/6) diagendakan membahas mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi dan posisi PKS di koalisi pemerintahan SBY.
Dalam rapat itu dihadiri para petinggi partai antara lain Majelis Syuro PKS, Presiden PKS, Sekjen partai, Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah Pusat, dan Bendahara DPP PKS. Selain itu menteri PKS di pemerintahan dan Fraksi PKS di DPR diinformasikan hadir dalam rapat tersebut.
Fraksi PKS di DPR dan DPP PKS menegaskan menolak penaikan harga BBM karena dinilai menyengsarakan rakyat dan tidak berdasar, karena ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah dengan baik.
Salah satunya pemerintah dinilai tidak bisa menghentikan adanya penyelundupan BBM bersubsidi, dan gagal membuat transportasi massal.
Namun, kader PKS di pemerintahan bersikap terus mendukung kenaikan harga BBM dengan terus menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
Dalam rapat Sekretariat Gabungan koalisi Kabinet Indonesia Bersatu jilid II di rumah dinas Wakil Presiden Boedino pada Selasa (4/6), PKS tidak hadir. Taufik Ridho mengklarifikasi bahwa awalnya tidak ada undangan untuk presiden PKS namun partai itu mengutus fraksi untuk hadir.
"Namun pukul 18.00 WIB pada, fraksi kami dihubungi protokol Wakil Presiden bahwa pertemuan tidak jadi mengundang Ketua Fraksi PKS tetapi presiden partai," kata Taufik.
Dia mengatakan pada pertemuan Setgab Selasa (11/6) partainya tidak diundang untuk hadir.
