BISNIS.COM, JAKARTA--Sebanyak 310 organisasi bantuan hukum (OBH) lolos verifikasi dalam program bantuan hukum yang dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu dalam penanganan suatu perkara hukum.
"Ada 310 OBH yang dinyatakan lolos verifikasi. Sebaran OBH tersebar di seluruh provinsi dan di tiap provinsi sudah ada minimal satu OBH," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin di Jakarta, Senin (3/5)
Meski jumlahnya masih jauh dari harapan, program bantuan hukum itu diharapkan bisa menjamin akses keadilan untuk orang miskin di seluruh Indonesia.
310 OBH itu tersaring dari 593 OBH yang sebelumnya mendaftar sejak 18 Februari-8 Maret 2013. Dari jumlah OBH yang lolos, 10 diantaranya masuk akreditasi A, 21 OBH terakreditasi B dan 279 lainnya masuk akreditasi C. Jumlah itu termasuk LKBH perguruan tinggi.
Sebarannya mencakup 79 OBH di Sumatera, 152 di Jawa, 14 di Kalimantan, 30 di Sulawesi, 20 di Bali dan Nusa Tenggara, serta 15 OBH di Maluku dan Papua.
Setelah terverifikasi dan terakreditasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemekumham selaku penyelenggara bantuan akan menyusun kontrak penyaluran dana bantuan hukum dengan OBH yang terverifikasi.
"Pemangku kepentingan baik Pemberi Bantuan Hukum dan Penyelenggara Bantuan Hukum akan jalani 'capacity building' menyangkut standar pemberian bantuan hukum," ujarnya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
