BISNIS.COM, JAKARTA—Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menangkap mafia BBM yang merugikan negara Rp10 triliun per tahun agar pemerintah bisa mengurangi mensubsidi bahan bakar.
Menurut Rizal, persoalan mafia BBM bukanlah hal baru karena dari dulu praktik tersebut sudah berlangsung dengan pola saling menguntungkan dengan pejabat pemerintah. Hanya saja, ujarnya, pemerintah tidak berani menghentikan permainan itu karena terjadi saling menguntungkan.
Dia mengatakan pemerintah sudah terjebak pada permainan mafia BBM dengan membeli minyak di pasar spot setiap hari. Padahal, ujarnya, harga di pasar spot selalu lebih tinggi dibandingkan pembelian dengan menggunakan kontrak jangka panjang.
Dia mempertanyakan mengapa pemerintah selalu mempertahankan pembelian melalui mekanisme tersebut kalau tidak ada kepentingan.
“Hentikan dan adili mafia migas yang sangat merugikan hingga lebih kurang Rp10 triliun per tahun. Saya minta KPK tangkap siapa saja pejabat yang disogok oleh mafia migas,” ujarnya dalam diskusi bertema BLSM Untuk Kepentingan Rakyat atau Elit Parpol? di Gedung DPR, Kamis (16/5/2013).
Selain Rizal, turut menjadi nara sumber mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait, dan pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia Boni Haergens.
Menurutnya, langkah pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) akibat rencana penaikan harga BBM sangat tidak mendidik. Pasalnya, bantuan itu hanya akan berdampak sementara dan tidak bisa mengatasi persoalan harga bahan bakar yang tinggi.
Dengan demikian, pemberantasan mafia BBM akan jauh lebih efektif sebagai salah satu solusi untuk mengurangi subsidi.
Politisi PDIP Maruarar Sirait mengatakan bahwa sejak awal partainya tidak setuju dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karena masih ada jalan lain yang bisa dilakukan. Menurutnya, selain meningkatkan efisiesni keuangan negara, pemerintah juga bisa menciptakan sumber pendapatan baru dengan sistem padat karya.
Sempendapat dengan Rizal, Maruarar meminta permainan mafia BBM dihentikan karena hanya akan menguntungkan importir BBM nakal yang selalu memberikan kompensasi materi kepada pemerintah. Dia juga menilai perlunya pengenaan pajak ekspor atas komoditas batu bara karena selama ini hampir semua kelompok orang kaya terafiliasi dengan bisnis yang menggiurkan tersebut. (mfm)
