BISNIS.COM, JAKARTA—Pemerintah didesak untuk berinisiatif mengajukan RUU tentang Pembentukan dan Pembubaran Pemekaran Daerah guna menertibkan pemekaran daerah yang banyak diminta oleh beberapa daerah.
Margarito, Pengamat Hukum Tata Negara, menilaipemekaran daerah lebih banyak yang gagal dibandingkan dengan yang berhasil akibat banyak faktor. Salah satu faktor tersebut adalah tingginya biaya rutin untuk gaji pegawai dibanding untuk kesejahteraan masyarkat di beberapa wilayah pemekaran.
Dia juga mensinyalir pemekaran daerah merupakan permainan oknum pemerintah pusat dan daerah untuk mengakali penggunaan APBN. Indikator itu, lanjutnya, terlihat ketika pemerintah pusat tidak pernah menuntaskan grand design pemekaran sehingga persoalan yang sama selalu terjadi.
“Mestinya ada RUU tentang Pembentukan dan Pembubaran Daerah. Ini merupakan kebutuhan konstitusi yang bisa berupa inisiatif dari pemerintah,” ujarnya dalam diskusi bertema “Pemekaran Daerah: Kepntingan Daerah atau Elit?” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hari ini, Rabu (8/5/2013).
Selain Margarito turut menjadi nara sumber Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus Kemendagri, Boy Tenjuri dan Anggota DPD, Jacob Jack Ospora.
Menurut Margarito, banyak pemimpin di wilayah pemekaran baru lebih mengutamakan pembelian kendaraan mewah dan membangun kantor baru yang belum dibutuhkan untuk layanan masyarakat. Sementara tingakt kesejahteraan rakyat tidak berubah sejak pemekaran diberlakukan, ujarnya.
“Pemekaran ini mainan elit untuk membentuk daerah. Di daaerah cari pekerjaan dan di Jakarta menambah pekerjaan,” ujarnya. Bahkan dia menambahkan salah satu perilaku pejabat pemekaran lebih banyak menghabiskan anggaran untuk jalan-jalan ke Jakarta yang tidak ada kepentingannya dengan kesejahteraan rakyat.
Sementara Jacob Jack Ospora mengakui pemekaran tidak serta-merta menyelesaikan persoalan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di beberapa daerah malah terjadi pertikaian antardaerah akibat persoalan pemekaran.
Dia mencontohkan munculnya konflik di Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan akibat janji-janji pemekaran yang disuakan para tokoh daerah. Selain itu juga adanya ketidaksabaran masyarakat untuk bisa setara dengan wilayah lain dari sektor infrastruktur dan kesejahteraan.
Dai juga mengatakan setuju untuk menghentikan sementara pemekaran daerah atau moratorium agar anggaran negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan elit.
_1691988194.jpg?w=348&h=261)
